Menuntaskan Transformasi Demokratik
Pemuda dan mahasiswa selalu identik dengan perubahan sosial di indonesia sejak jaman penjajahan kolonial Belanda hingga sekarang. Peran kesejarahan dan keterlibatan yang samat panjang telah menempatkan sebagai kelompok seterategis yang memiliki daya dorong transformasi sosial yang signifikan. Hingga tepatlah kiranya bila mahasiswa dianggap sebagai salah satu ikon penting dalam perubahan sosial di Indonesia.
Membaca Gerakan Mahasiswa (GM) kontemporer karenanya butuh pembacaan historisnya. Yakni pembacaan atas berbagai konteks dan problematika GM Indonesia sedari kelahirannya. Mulai dari perlawanan atas imperialisme sampai pergulingan rezim dispotis, upaya pendekonstruksian formasi sosial masyarakat, keberadaannya sebagai motor penggerak, pengorganisasian, hingga visi strategis GM.
Singkatnya, riset ini difokuskan pada dialektika pergerakam pemuda dan mahasiswa sepanjang sejarah keindonesiaan, yakni rentang waktu 1900-an hingga 2003 (kekinian). Vareabel penjelasnya ditekankan pada dua wilayah, yakni konteks yang mengerangkai (Global-Nasional-Lokal) dan aktor pergerakan.
Kebangkitan Nasional 1908 menjadi penanda salah satu tonggak sejarah kebangsaan. Namun dia tentunya dilatari setting sosial tertentu. Pelacakannya bisa diruntut pasca pemberlakuan politik etis, walaupun ada beberapa peristiwa penting yang mengintrodusir terjadinya "Ledakan" pergerakan di masa ini. Sebagaimana diketahui, sejak revolusi pengatahuan-teknologi era Renaissance di Barat, memacu perubahan besar pada tatanan Dunia. Persaingan antara Negara bangsa di Eropa melalui pencarian Dunia baru yang di iringi praktek imperialisme. Indonesia tidak luput dari proses ini ketia masuknya bangsa Portugis, Belanda,hingga Jepang.
Belanda masuk sejak Tahun 1596-Cornelis De Houtman di Banten – dan puncaknya pada masa kekuasaan VOC-kongsi dagang pemerintah Belanda-VOC melalui eksploitasinya Tahun 1602 di bawah komando Gubernur Jendral Hindia Belanda, J.P Coen (meminpin 1619-1623 dan 1627-1629). Dari yang tadinya praktek monopoli "alamiah" dalam perdagangan rempah-rempah, hingga penggunaan kekuatan politik, yakni masa culture stelsel (culture system,culture system, cultivation system, tanam paksa) dan seterusnya.
Culture stelsel dilakukan karena pailitnya VOC (31-12-1799). Sebelumnya Hindia Belanda sempat dibawah jajahan Inggris selama lima Tahun (1811-1816) di bawah Sir Thomas Stanford Raffles. Tanam paksa kurang lebih selama 40 Tahun (1830-1870) di bawah gubernur jendral Van Den Bosch.
Cara eksploitasi model Culture Stelsel ini sendri dapat diturunkan dari kebutuhan pemerintah Belanda untuk menutup kas Negara untuk membiayai peperangan yang terjadi di Eropa. Keterlibatan negera secara aktif dalam memobilisasi kekuatan ekonomi di daerah koloni karenanya di butuhkan.
Berikutnya, revolusi februari 1848 di Perancis mengintrodusir pergeseran gagasan ekonomi-politk di Belanda termasuk Hindia Belanda di dalamnya. Liberalisme ekonomi adalah anak kandeng revolusi ini. Yang melalui desakan dari golongan liberal (F. Van De Putte, De Waal, Thorbecke, dll) serta golongan humanis melalui E. Douwess Dekker (1812-1979) di Belanda.
Politik Etis
Kemenagan kaum liberal di Belanda berakibat pada di gantikannya era tanam paksa oleh program politik etis. Pemiskinan di tanah Hindia Belanda dijadikan sebagai basis argumen kaum liberal untuk menyerang kebijakan ekonomi politik pemerintah Belanda. Van De Venter melaui “Een Eerreschuld” (Debt of Honourl) utang budi, dalam majalah De Gids 1899, mengkritik kebijakan kolonial yang tidak memperhatikan kesejahteraan masysarakat pribumi, terutama di akhir abad ke-19 (G. Moedjanto, 1996:21). Kemakmuran Belanda, menurutnya, didapat dari jasa dan kerja orang Hindia Belanda. Ini adalah hutang yang harus di bayar. Pokok pikirannya di tuangkan dalam Trias Politica (Trias Van Devebter) yakni Irigasi, Emigrasi, dan Edukasi oleh pemerintah Belanda di tanah koloni. Inilah program politik dari politik etis yang di canagkan Tahun 1901 oleh ratu Wilhelmina.
Bagi kaum liberal Belanda, politik etis secara ekonomi politik adalah kewajiban pemerintah Belanda untuk menyiapkan infrastruktur bagi masuknya modal swasta ke negeri jajahan. Swasta menuntut keterlibatan pada pengelolaan ekonomi Negara jajahan, yang pada saat yang bersamaan menuntut minggirnya Negara sebagai aktor utama. Pemiskinan yang melanggar kemanusiaan adalah propagandis bagi kebutuhan tenaga terdidik bagi perkebunan di Jawa dan luar Jawa, termasuk di dalamnya program irigasi dan emigrasi.
Dalam tafsir ini, politik etis adalah kamuflase politik bagi kebutuhan cara baru pengelolaan Negara jajahan dalam kerangka kolonialistis dan imperialistis. Tesisini dapat di lihat dari sekian reduksi di level praktek. Tiga program ini senyatanya lebih menguntungkan Belanda, dan bukan untuk pribumi, seperti ekonomi (perlindungan dan bantuan bagi masyarakat pribumi), politik (pembebasan mobilitas vertikal pribumi untuk jabatan penting), dan pendidikan (keterbatasan akses, dan mobilitas untuk pos kebutuhan cara politik etis). Kelak, dampak dari transformasi eksploitasi itu melahirkan sekian perlawanan di Sumatra dan Lampung, yang menjadi sasaran trans migrasi.
Namun demikian implementasinya tidaklah tunggal. Di sisi lain, politik etis justru menjadi semacam nemesis (paradoks pendidikan) yang out putnya justru di pakai untuk melawan Belanda. Secara bertahap, kesadaraqn keterjajahan menimbulakan berbagai perlawanan, dari yang tadinya lokal ke Nasional. Ini tidak lepas dari faktor internal dan eksternalnya. Faktor internal tersebut adalah penderitaan penjajahan (rasa senasib seperjuangan); Pax Neerlandica yang telah memberi jalan kesatuan bangsa; komunikasi dan transportasi yang semakin maju; konsolidasi bahasa melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahas persatuhan; pergerakan Nasional sebagai reaksi terhadap lahirnya semangat kedaerahan; inspirasi kejayaan Majapahit dan Sriwijaya dan sebgainya. Sedangkan faktor eksternalnya: kemenagan Jepang atas Rusia; perlawanan rakyat India; revolusi kaum muda Turki 1908 (Musthafa Kemal Fasha); revolusi Tionghoa 1911 (Dr,Sun Yat Sen) dan sebagainya (G. Moedjanto: 26).
Begitu politik etis dilaksanakan, sekolah untuk anak-anak Eropa mulai dibuka untuk anak-anak pribumi oleh Abendanon. Tahun 1902, sekolah juru kesehatan Bumiputera atau Sekolah Dokter Bumi Putera (School Voor Genees Kundigen) ditingkatkan menjadi Sekolah Dokter Bumim Putera (School Tot Opleiding Van Inlandsche Arts - STOVIA) (Parakitri, 1955:225). Pada Tahun ini pula di mulai program politik etis yang lain, yakni transmigrasi dan irigasi.
Sekolah-sekolah inilah yang kemudian melahirkan lapis-lapis sosial terpelajar dalam masyarak pribumi. Gerakan di masa awal, mulanya di pelopori oleh seorang ningrat-bukan mahasiswa-Dr. Wahidin Sodirohusodo yang pada Tahun 1901 memimpin majalah “Retnodoemilah” yang di terbitkan di Yogyakarta sejak Tahun 1895 (saat itu di pimpin oleh F.L Winter, seorang ahli bahsa Jawa). Wahidin berasal dari melati, Sleman Yogyakarta (W. 26 mei 1916) di Yogyakarta.
Pada Tahun 1906 ia keliling Jawa untuk merealisasikan keinginannya. Kemajuan menurtnya, akan tercapai dengan ilmu pengatahuan Barat lewat pendidikan dengan tanpa meninggalkan warisan Jawa. Safari ini juga dalam rangka mengumpulkan beasiwa (studiefonds), untuk meningkatkan pendidikan rakyat pribumi. Mamun gagasan wahidin tidak di sukai oleh kalangan priyayi yang khawatir tersaingi. Tahun1907, di Jakarta dia bertemu mahasiswa STOVIA dan mendirikan perkumpulam pemuda dan mahasiswa, yakni budi utomo 20 mei Tahun 1908. personelnya di ketuai oleh dr. sutomo (lahir didesa ngapeh, nganjuk, jatim, 30 juli 1888), gunawan mangun kusumo (wakil ketua), dan dan gondo sowarno (sekretaris).
Pada Tahun 1924 ia juga mendirikan Sutdie Club di Surabaya yang kemudian melebur dalam persatuan bangsa Indonesia (PBI) pada 16 oktober 1930, cara PBI dalam menghadapi penerintahahn kolonial Belanda memilih jalan tengah antara jalur kooperatif atau non kooperataf. Atas prakarsanya pada Tahun 1935 budi utomo dan PBI disatukan dalam wadah partay Indonesia raya (PARINDRA). Sotomo juga pernah bekerja sama dengan ir. Soekarno membentuk badan pederasibernama PPPKI (permufakatan perhimpunan politik kebangsaan indonesia) pada Tahun 1927. PPPKI juga memiliki kontri bwsi besar bagi terlaksananya kongres Indonesia raya Tahun 1928 dan 1931 di Surabaya dimanan sutomo mwnjadi ketuanya.
Pada dasawarsa 1920-an perlawanan di Jawa terbagi menjadi tiga front, yaitu front Jakarta yang dipimpin oleh husni tamrin, front bandung yang dipimpin oleh sukarno, dan front Jawa timur yang di pimpin oleh sutomo, yang meminpin dan banyak sekali menerbitkan surat kabar sebagai corong pergerakan seperti “suara umum, tempo, majalah bangun, dan sebagainya”.
Masih diTahun 1908, sutomo di gantikan Rd. Adiati tirtokusumo melalui kongres budi utomo I (11 oktober 1909) bila masih terus di pimpin oleh para mahsiswa kama budi utomo akan kesulitan dalam hal finansial. Oleh karena itu disepakati untuk di serahkan pada kalangan para priyayi. Tirto kusumo meminpin budi utomo mulai Tahun 1908-1914 (2 priode), dilanjutkan Rd,Ng. Wediodipuro Tahun 1914-1915, R.M. Ario suryosaputro Tahun 1915-1916, R.M. Ario wuryonigrat. Kepemimpinan golongan priyayi membawa budi utomo pada karakter perlawanan yang cenderung kooperatif dengan pihak kolonial.
Sebagai varian gerakan, budi utomo membuat “organ taktis” yakni tri koro dharmo (berdiri 7 maret 1915) yang diketuai oleh sutiman wryosanjoyo dan beranggotakan sunardi (wongso negoro), sutomo, muslch, musoda, dan abdul rahman. Walaupun asasnya bersifat Nasional dalam arti organisasi ini menpunyai kesadaran “Hindia”, namun anggotanya adalah murud-murid sekolah menengah yang berasal dari Jawa tengah dan Jawa timur saja. Trikoro dharmo dengan demikian masih sangat Jawa sentries.
Namun demikian dari organisasi ini dapat menjadi perkumnpulan pemuda-pemuda dan mahasiswa seluruh “Hindia”. Pada kongresnya di solo, 12 jini 1918, trikoro dharmo berubah menjadi jong java yang corak pergerakan an ruang lingkupnya lebih luas termasuk pemuda dan mahasiswa sunda. Konteks situasi Nasional pada saat itu samangat pergerakan untuk merebut kemerdekaan.
Selama eksis, jong java telah mampu menjadi salah satu bagian pentinga dalam pergerakan Nasional. Trikoro dharmo secara konsep taktik-setrategik memang masih bersifat kedaerahan (Jawa sentris), walaupun kemudian mengalami perluasan. Namun konteks perlawanan tidaklah berneda dengan yang terjadi di daerah lain pada saat itu (kurun waktu 1908-1917), yakni upaya keluar dan membeaskan diri dari jarring-jaring kolonialisme, kapitalisme dan feodalisme.
Sebagai elemin pelopor atau perintis trikoro dharmo menjadi referensi gerakan didaerah lain. Pergantian nama menjadi jong java mengakhiri stigma “Jawa sentris”. Inilah usaha memperlias cakupan dan orientasi pergerakan. Didaerah lain organisasi-organisasi seruapun dibentuk, yang juga masih bersifat kedaerahan seperti jong sumatranen bond/jbs (1917), jong Celebes (1918), jong minahasa (1918-1928), jong batak bond (1925). Yang agak berbeda adalah jong islamieten bond (JIB) Tahun 1925 yang menunjukkan-walaupun masih particular- kecendrungan kebutuhan menyatukan organisasi pemuda dan mahasiswa dalam skope yang lebih luas (Nasional), namun juga menandai pengaruh keagamaan yang mrnjadi daya dorong pergerakan secara formal dikalangan pemuda.
Inilah kecendrungaan yang mampu melahirkan jong Indonesia di bandung pada tanggal 27 februari 1927 (hasi keputusan kongres pemuda I, 30 april 1926), sumpah pemuda (SP) sring disebut sebagai generasi penegas atau pendobrak-tanggal 26-28 oktober 1928. namun ini tentunya lebih nersifat momentum, karena sebelumnya pun tidak bisa di nafikan arti kegiatan serupa yang juga bersifat Nasional. “manifesto politik” perhimpunan Indonesia sebelumnya (indische vereeniging 1906-1922) yang dimuat Hindia poetra, edisi maret 1923, telah mengintrodusir gagasan kesatuan, demokrasi, penilakan penjajahan, dan hak menentukan nasib sendiri dlam Indonesia yang merdeka. (1000 Tahun nusantara, 2000:139-140).
Masa 1928-1939
SP 1928 menjadi referensi orientasi persatuan Nasional bagi pergerakan mahasiswa dan pemuda waktu itu, seperti munculnya Indonesia muda (IM) Tahun 1930 sebagai hasil peleburan organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan (JSB, JC, JM, SR, dan yang lainnya). IM dipelopori oleh perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia (PPPI).
Dalam perjalannya, banyak organ ini tidak terlepas dari intrik dan friksi internal serta intervensi kolonial melalui tindakannya yang represif. Pada kasus IM, persoalan eksternal dan internal ersebut mampu mendomestifikasikannya hingga gagal memberikan kontribusi signifikan. Realitas ini mendorongan banyaknya anggota IM keluar dan membentuk organ lainnya seperti soeleh pemuda Indonesia (SPI) dan pergerakan pemuda revolusioner (PERPIRI), dan di kemudian waktu juga mengalami problem sama. Kevakuman grakan pemuda di tingkat Nasional sudah mulai terlihat.
Vakumnya IM dan organ-organ lainnya telah sedikit melumpuhkan semangat pergerakan Nasional. Kevakuman dan krisis pergerakan yang sharusnya terkait dengan konteks eksternal, seperti malaise ekonomi Dunia Tahun 1929/1930, pembatasan hak berkumpul dan berserikat (pengawasa polisi) dalam rapat-rapat partai, larangan pegawai dalam birokrasi untuk menjadi anggota partai politk, cap Ilegal bagi organ yang di angggap bertentangan dengan lae and order (koninklijk besluit, 1 september 1919). Situasi represif inipun banyaknya pergerakan pemuda Nasional yang di asingkan (sokarno,hatta dan syahrir) setiap organ dituntut memiliki daya tahan jaka ingin bertahan dan dipaksa menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah (G. Moedjanto, 1992:57).
Banyak penyiasatan kemudian butuh di lakukan untuk merespon refresif ini. Banyak dari mereka kemudian bertransformasi menjadi studie club. Wilayah gerakan sangat cultural, yakni berupa aksi-aksi penyadaran masyarakat akan arti penting pergerakan, persatuan, pendidikan dan lainnya yang secara cultural bermanfaat bagi perjuangan merebut kemerdekaan. Menyebarkan wacana melalui surat kabar, atau majalah (seperti soeleh rakyat, soeleh indonesia) adalah tren baru pergerakan.
Di waktu kemudian trend study club ini menjadi usang dalam konteks sosial politik yang berubah. Embrio revolusioner dalam pergerakan cultural mulai membutuhkan ruang ruang sosial untuk “uji materielnya.” Banyak kemudian dari mereka menjadi partai politik seperti algemeene studie club-nya sukarno berubah menjadi partai bangsa Indonesia (PBI) dan lau partai Nasional Indonesia (PNI) pada Tahun 1927. pergeseran ini kemudian diikuti oleh partai-partai baru seperti partai Indonesia raya (PARINDRA)-eks budi utomo, gerakan rakyat Indonesia (GARINDO), dan puncaknya adalah terbentuknya gabungan politik Indonesia (GAPI) pada Tahun 1939.
Masa pendudukan Jepang (1942-1945)
Pada masa Jepang hampir semua gerakan pemuda dan mahasiswa di bubarkan. Mereka kemudian di mobilisasi dalam mewujudkan Program Asia Timur Raya Jepang. Situasi ketidakamanan akan bahaya perang, memaksa Jepang untuk tidak memberikan ruang politik yang luas, bagi kebutuhan pengorganisasian dukungan.
Konsekwensinya, para pemuda di masukkan kedalam barisan-barisan pelopor ketentaraan Jepang, seperti seinendan, keibodan, heiho, dan lainnya. Sebagian lainnya di beri lebel “kebangsaan” seperti pembela tanah air (PETA). Mereka ini, dalam propaganda Jepang, nantinya akan menjadi tulang punggung kemerdekaan. Walaupun sesungguhnya keberadaan mereka tidak lebih sebagai penyiapan bala bantuan Jepang untuk menunjang meliter Jepang pada perang pasifik.
Dimulailah era baru pergerakan, yakni era pergertakan bawah tanah. Era ini dikenal sebagai era kejayaan gerakan illegal seperti selebaran, kurpol-kurpol, dan propaganda. Hanya saja seperti nanti dicatat di bawah, gerakan bawah tanah ini di kombinasikan dengan cantik dengan gerakan illegal yang dipimpin sukarno. Salah satu hasil kalaborasi ini adalah keberahasilan pengorganisasian massa pada demonstrai massa di lapangan Ikada.
Seperti di sebutkan di atas tidak semua gerakan kepemudaan dan mahasiswa tirap. Kekuatan politik yang di mainkan masih di pertahankan, hanya sajaj dicitrakan agak jauh dari oposisi. Cara yang kedua inilah yang di perankan antara lain oleh sukarno, hatta, dan lainya. Sementara di kubu yang pertama, nama tan malak barangkali yang paling tersohor.
Pergeseran yang cukup berarti, terlihat di masa-masa akhir pendudukan Jepang. Kekalahan tentara Jepang oleh sekutu di beberapa tampat, yang didengar oleh aktivis pergerakan Nasional, dapat menjadi buneranga bagi cara politik refresif yan gdigunakan. Putera yang tadinya hendak digunakan ssebagai organ korporatis Jepang, mulai mampu menunjukkan karakter oposisinya. Ini memaksa Jepang untuk lebih akomodatif pada kepentingan politik pergerakan kemerdekaan Nasional. Pembentukan BPUPKI yang kemudian menjadi PPKI adalah contoh terbaik politik akomodatif Jepang di sat-saat akhir pendudukan.
Pasca kemerdekaan
Tahun 1955 merupakan Tahun ke-5 indonesia menganut system demukrasi liberal (demukrasi parlementer). Eksprimentasi yang kemudian di anggap gagal, karena tidak adanya pemerintah (partai/koalisi partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen) yang mampu bertahan lama (rerata kurang dari 5 Tahun, terlamam tidak lebih dari 2 Tahun) . Enpat parai besar pemenag pemilu 1950, yakni PNI,masyumi, NU, dan PKI, tidak ada yanga meraih mayoritas.
Instabilitas politik ini di perparah oleh keterlibatan meliter dalam panggung politik. Rasionalisasi di tubih meliter yang tadinya dimaksudkan untuk memprofesionalkan keberadaannya tidak terkomonikasikan dengan baik.
Pasca agresi meliter Belanda I dan II, rencana “pecah belah” dalam model RIS, yang menandai keinginan Belanda (dan sekutu) untuk berkuasa kembali di Indonesia, memunculakan persepsi di ubuh meliter akan kewajiban menjaga kesatuan Nasional. Carut-marut tersebut di perparah keterlibatan elit sipil yan gmencampuri internal meliter.
Singkatnya, dalam perspektif meliter, Pertama, menolak intervensi sipil dalam urusan internal meliter (seperti kasus pelantikan bambang otoyo sebagai KSAD), dan kedua, melihat instabiitas politik adalah karakter dasar dari kepemimpinan politik sipil. Walaupun, sesungguhnya yang lebih dominan adalah yang pertama, sedangkan yang kedua akan menjadi bahan yang makin akumolatif di kemudian waktu.
“pembangkangan” awal meliter teahdap kepemimpinan sipil, didemonstrasikan dalam pagelaran pasukan di depan istana Negara di bawah komando A.H. Nasutin, di tengah pidato presiden sukarno pada tanggal 17 oktober 1952. inilah awal ketegangan yang akan terus berlanjut hingga di kemudian hari. Kesemuanya berimplikasi pada instabilitas politik yang dalam konteks Negara baru seringkali tidak menguntungkan.
Krisis politik ini di perparahatau di matangkan oleh kerisis ekonomi yang diawali sekitar 1954-1959 (yang akan semakin parah di Tahun-Tahun berikutnya). Tingkat insplasi tinggi-yang merupakan indicator makro stabilitas ekonomi-menurunkan tingkat daya beli yang menurunkan tingkat kesejahteraan. Namun tanpa harus memperdebatkan bagaimana tingkat kesejahtraan di ukur, senyatanya persoalan kemiskinan belum tertanggulangi.
Dalam disertasinya, Hermawan Sulistyo menunjukkan bahwa suplai uang, devisit anggaran, dan biaya hidup meningkat sekitar tiga kali lipat.
INFORMASI PENGETAHUAN
Tuesday, 10 September 2013
MEMBACA SEJARAH PERGERAKAN
Menuntaskan Transformasi Demokratik
Pemuda dan mahasiswa selalu identik dengan perubahan sosial di indonesia sejak jaman penjajahan kolonial Belanda hingga sekarang. Peran kesejarahan dan keterlibatan yang samat panjang telah menempatkan sebagai kelompok seterategis yang memiliki daya dorong transformasi sosial yang signifikan. Hingga tepatlah kiranya bila mahasiswa dianggap sebagai salah satu ikon penting dalam perubahan sosial di Indonesia.
Membaca Gerakan Mahasiswa (GM) kontemporer karenanya butuh pembacaan historisnya. Yakni pembacaan atas berbagai konteks dan problematika GM Indonesia sedari kelahirannya. Mulai dari perlawanan atas imperialisme sampai pergulingan rezim dispotis, upaya pendekonstruksian formasi sosial masyarakat, keberadaannya sebagai motor penggerak, pengorganisasian, hingga visi strategis GM.
Singkatnya, riset ini difokuskan pada dialektika pergerakam pemuda dan mahasiswa sepanjang sejarah keindonesiaan, yakni rentang waktu 1900-an hingga 2003 (kekinian). Vareabel penjelasnya ditekankan pada dua wilayah, yakni konteks yang mengerangkai (Global-Nasional-Lokal) dan aktor pergerakan.
Kebangkitan Nasional 1908 menjadi penanda salah satu tonggak sejarah kebangsaan. Namun dia tentunya dilatari setting sosial tertentu. Pelacakannya bisa diruntut pasca pemberlakuan politik etis, walaupun ada beberapa peristiwa penting yang mengintrodusir terjadinya "Ledakan" pergerakan di masa ini. Sebagaimana diketahui, sejak revolusi pengatahuan-teknologi era Renaissance di Barat, memacu perubahan besar pada tatanan Dunia. Persaingan antara Negara bangsa di Eropa melalui pencarian Dunia baru yang di iringi praktek imperialisme. Indonesia tidak luput dari proses ini ketia masuknya bangsa Portugis, Belanda,hingga Jepang.
Belanda masuk sejak Tahun 1596-Cornelis De Houtman di Banten – dan puncaknya pada masa kekuasaan VOC-kongsi dagang pemerintah Belanda-VOC melalui eksploitasinya Tahun 1602 di bawah komando Gubernur Jendral Hindia Belanda, J.P Coen (meminpin 1619-1623 dan 1627-1629). Dari yang tadinya praktek monopoli "alamiah" dalam perdagangan rempah-rempah, hingga penggunaan kekuatan politik, yakni masa culture stelsel (culture system,culture system, cultivation system, tanam paksa) dan seterusnya.
Culture stelsel dilakukan karena pailitnya VOC (31-12-1799). Sebelumnya Hindia Belanda sempat dibawah jajahan Inggris selama lima Tahun (1811-1816) di bawah Sir Thomas Stanford Raffles. Tanam paksa kurang lebih selama 40 Tahun (1830-1870) di bawah gubernur jendral Van Den Bosch.
Cara eksploitasi model Culture Stelsel ini sendri dapat diturunkan dari kebutuhan pemerintah Belanda untuk menutup kas Negara untuk membiayai peperangan yang terjadi di Eropa. Keterlibatan negera secara aktif dalam memobilisasi kekuatan ekonomi di daerah koloni karenanya di butuhkan.
Berikutnya, revolusi februari 1848 di Perancis mengintrodusir pergeseran gagasan ekonomi-politk di Belanda termasuk Hindia Belanda di dalamnya. Liberalisme ekonomi adalah anak kandeng revolusi ini. Yang melalui desakan dari golongan liberal (F. Van De Putte, De Waal, Thorbecke, dll) serta golongan humanis melalui E. Douwess Dekker (1812-1979) di Belanda.
Politik Etis
Kemenagan kaum liberal di Belanda berakibat pada di gantikannya era tanam paksa oleh program politik etis. Pemiskinan di tanah Hindia Belanda dijadikan sebagai basis argumen kaum liberal untuk menyerang kebijakan ekonomi politik pemerintah Belanda. Van De Venter melaui “Een Eerreschuld” (Debt of Honourl) utang budi, dalam majalah De Gids 1899, mengkritik kebijakan kolonial yang tidak memperhatikan kesejahteraan masysarakat pribumi, terutama di akhir abad ke-19 (G. Moedjanto, 1996:21). Kemakmuran Belanda, menurutnya, didapat dari jasa dan kerja orang Hindia Belanda. Ini adalah hutang yang harus di bayar. Pokok pikirannya di tuangkan dalam Trias Politica (Trias Van Devebter) yakni Irigasi, Emigrasi, dan Edukasi oleh pemerintah Belanda di tanah koloni. Inilah program politik dari politik etis yang di canagkan Tahun 1901 oleh ratu Wilhelmina.
Bagi kaum liberal Belanda, politik etis secara ekonomi politik adalah kewajiban pemerintah Belanda untuk menyiapkan infrastruktur bagi masuknya modal swasta ke negeri jajahan. Swasta menuntut keterlibatan pada pengelolaan ekonomi Negara jajahan, yang pada saat yang bersamaan menuntut minggirnya Negara sebagai aktor utama. Pemiskinan yang melanggar kemanusiaan adalah propagandis bagi kebutuhan tenaga terdidik bagi perkebunan di Jawa dan luar Jawa, termasuk di dalamnya program irigasi dan emigrasi.
Dalam tafsir ini, politik etis adalah kamuflase politik bagi kebutuhan cara baru pengelolaan Negara jajahan dalam kerangka kolonialistis dan imperialistis. Tesisini dapat di lihat dari sekian reduksi di level praktek. Tiga program ini senyatanya lebih menguntungkan Belanda, dan bukan untuk pribumi, seperti ekonomi (perlindungan dan bantuan bagi masyarakat pribumi), politik (pembebasan mobilitas vertikal pribumi untuk jabatan penting), dan pendidikan (keterbatasan akses, dan mobilitas untuk pos kebutuhan cara politik etis). Kelak, dampak dari transformasi eksploitasi itu melahirkan sekian perlawanan di Sumatra dan Lampung, yang menjadi sasaran trans migrasi.
Namun demikian implementasinya tidaklah tunggal. Di sisi lain, politik etis justru menjadi semacam nemesis (paradoks pendidikan) yang out putnya justru di pakai untuk melawan Belanda. Secara bertahap, kesadaraqn keterjajahan menimbulakan berbagai perlawanan, dari yang tadinya lokal ke Nasional. Ini tidak lepas dari faktor internal dan eksternalnya. Faktor internal tersebut adalah penderitaan penjajahan (rasa senasib seperjuangan); Pax Neerlandica yang telah memberi jalan kesatuan bangsa; komunikasi dan transportasi yang semakin maju; konsolidasi bahasa melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahas persatuhan; pergerakan Nasional sebagai reaksi terhadap lahirnya semangat kedaerahan; inspirasi kejayaan Majapahit dan Sriwijaya dan sebgainya. Sedangkan faktor eksternalnya: kemenagan Jepang atas Rusia; perlawanan rakyat India; revolusi kaum muda Turki 1908 (Musthafa Kemal Fasha); revolusi Tionghoa 1911 (Dr,Sun Yat Sen) dan sebagainya (G. Moedjanto: 26).
Begitu politik etis dilaksanakan, sekolah untuk anak-anak Eropa mulai dibuka untuk anak-anak pribumi oleh Abendanon. Tahun 1902, sekolah juru kesehatan Bumiputera atau Sekolah Dokter Bumi Putera (School Voor Genees Kundigen) ditingkatkan menjadi Sekolah Dokter Bumim Putera (School Tot Opleiding Van Inlandsche Arts - STOVIA) (Parakitri, 1955:225). Pada Tahun ini pula di mulai program politik etis yang lain, yakni transmigrasi dan irigasi.
Sekolah-sekolah inilah yang kemudian melahirkan lapis-lapis sosial terpelajar dalam masyarak pribumi. Gerakan di masa awal, mulanya di pelopori oleh seorang ningrat-bukan mahasiswa-Dr. Wahidin Sodirohusodo yang pada Tahun 1901 memimpin majalah “Retnodoemilah” yang di terbitkan di Yogyakarta sejak Tahun 1895 (saat itu di pimpin oleh F.L Winter, seorang ahli bahsa Jawa). Wahidin berasal dari melati, Sleman Yogyakarta (W. 26 mei 1916) di Yogyakarta.
Pada Tahun 1906 ia keliling Jawa untuk merealisasikan keinginannya. Kemajuan menurtnya, akan tercapai dengan ilmu pengatahuan Barat lewat pendidikan dengan tanpa meninggalkan warisan Jawa. Safari ini juga dalam rangka mengumpulkan beasiwa (studiefonds), untuk meningkatkan pendidikan rakyat pribumi. Mamun gagasan wahidin tidak di sukai oleh kalangan priyayi yang khawatir tersaingi. Tahun1907, di Jakarta dia bertemu mahasiswa STOVIA dan mendirikan perkumpulam pemuda dan mahasiswa, yakni budi utomo 20 mei Tahun 1908. personelnya di ketuai oleh dr. sutomo (lahir didesa ngapeh, nganjuk, jatim, 30 juli 1888), gunawan mangun kusumo (wakil ketua), dan dan gondo sowarno (sekretaris).
Pada Tahun 1924 ia juga mendirikan Sutdie Club di Surabaya yang kemudian melebur dalam persatuan bangsa Indonesia (PBI) pada 16 oktober 1930, cara PBI dalam menghadapi penerintahahn kolonial Belanda memilih jalan tengah antara jalur kooperatif atau non kooperataf. Atas prakarsanya pada Tahun 1935 budi utomo dan PBI disatukan dalam wadah partay Indonesia raya (PARINDRA). Sotomo juga pernah bekerja sama dengan ir. Soekarno membentuk badan pederasibernama PPPKI (permufakatan perhimpunan politik kebangsaan indonesia) pada Tahun 1927. PPPKI juga memiliki kontri bwsi besar bagi terlaksananya kongres Indonesia raya Tahun 1928 dan 1931 di Surabaya dimanan sutomo mwnjadi ketuanya.
Pada dasawarsa 1920-an perlawanan di Jawa terbagi menjadi tiga front, yaitu front Jakarta yang dipimpin oleh husni tamrin, front bandung yang dipimpin oleh sukarno, dan front Jawa timur yang di pimpin oleh sutomo, yang meminpin dan banyak sekali menerbitkan surat kabar sebagai corong pergerakan seperti “suara umum, tempo, majalah bangun, dan sebagainya”.
Masih diTahun 1908, sutomo di gantikan Rd. Adiati tirtokusumo melalui kongres budi utomo I (11 oktober 1909) bila masih terus di pimpin oleh para mahsiswa kama budi utomo akan kesulitan dalam hal finansial. Oleh karena itu disepakati untuk di serahkan pada kalangan para priyayi. Tirto kusumo meminpin budi utomo mulai Tahun 1908-1914 (2 priode), dilanjutkan Rd,Ng. Wediodipuro Tahun 1914-1915, R.M. Ario suryosaputro Tahun 1915-1916, R.M. Ario wuryonigrat. Kepemimpinan golongan priyayi membawa budi utomo pada karakter perlawanan yang cenderung kooperatif dengan pihak kolonial.
Sebagai varian gerakan, budi utomo membuat “organ taktis” yakni tri koro dharmo (berdiri 7 maret 1915) yang diketuai oleh sutiman wryosanjoyo dan beranggotakan sunardi (wongso negoro), sutomo, muslch, musoda, dan abdul rahman. Walaupun asasnya bersifat Nasional dalam arti organisasi ini menpunyai kesadaran “Hindia”, namun anggotanya adalah murud-murid sekolah menengah yang berasal dari Jawa tengah dan Jawa timur saja. Trikoro dharmo dengan demikian masih sangat Jawa sentries.
Namun demikian dari organisasi ini dapat menjadi perkumnpulan pemuda-pemuda dan mahasiswa seluruh “Hindia”. Pada kongresnya di solo, 12 jini 1918, trikoro dharmo berubah menjadi jong java yang corak pergerakan an ruang lingkupnya lebih luas termasuk pemuda dan mahasiswa sunda. Konteks situasi Nasional pada saat itu samangat pergerakan untuk merebut kemerdekaan.
Selama eksis, jong java telah mampu menjadi salah satu bagian pentinga dalam pergerakan Nasional. Trikoro dharmo secara konsep taktik-setrategik memang masih bersifat kedaerahan (Jawa sentris), walaupun kemudian mengalami perluasan. Namun konteks perlawanan tidaklah berneda dengan yang terjadi di daerah lain pada saat itu (kurun waktu 1908-1917), yakni upaya keluar dan membeaskan diri dari jarring-jaring kolonialisme, kapitalisme dan feodalisme.
Sebagai elemin pelopor atau perintis trikoro dharmo menjadi referensi gerakan didaerah lain. Pergantian nama menjadi jong java mengakhiri stigma “Jawa sentris”. Inilah usaha memperlias cakupan dan orientasi pergerakan. Didaerah lain organisasi-organisasi seruapun dibentuk, yang juga masih bersifat kedaerahan seperti jong sumatranen bond/jbs (1917), jong Celebes (1918), jong minahasa (1918-1928), jong batak bond (1925). Yang agak berbeda adalah jong islamieten bond (JIB) Tahun 1925 yang menunjukkan-walaupun masih particular- kecendrungan kebutuhan menyatukan organisasi pemuda dan mahasiswa dalam skope yang lebih luas (Nasional), namun juga menandai pengaruh keagamaan yang mrnjadi daya dorong pergerakan secara formal dikalangan pemuda.
Inilah kecendrungaan yang mampu melahirkan jong Indonesia di bandung pada tanggal 27 februari 1927 (hasi keputusan kongres pemuda I, 30 april 1926), sumpah pemuda (SP) sring disebut sebagai generasi penegas atau pendobrak-tanggal 26-28 oktober 1928. namun ini tentunya lebih nersifat momentum, karena sebelumnya pun tidak bisa di nafikan arti kegiatan serupa yang juga bersifat Nasional. “manifesto politik” perhimpunan Indonesia sebelumnya (indische vereeniging 1906-1922) yang dimuat Hindia poetra, edisi maret 1923, telah mengintrodusir gagasan kesatuan, demokrasi, penilakan penjajahan, dan hak menentukan nasib sendiri dlam Indonesia yang merdeka. (1000 Tahun nusantara, 2000:139-140).
Masa 1928-1939
SP 1928 menjadi referensi orientasi persatuan Nasional bagi pergerakan mahasiswa dan pemuda waktu itu, seperti munculnya Indonesia muda (IM) Tahun 1930 sebagai hasil peleburan organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan (JSB, JC, JM, SR, dan yang lainnya). IM dipelopori oleh perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia (PPPI).
Dalam perjalannya, banyak organ ini tidak terlepas dari intrik dan friksi internal serta intervensi kolonial melalui tindakannya yang represif. Pada kasus IM, persoalan eksternal dan internal ersebut mampu mendomestifikasikannya hingga gagal memberikan kontribusi signifikan. Realitas ini mendorongan banyaknya anggota IM keluar dan membentuk organ lainnya seperti soeleh pemuda Indonesia (SPI) dan pergerakan pemuda revolusioner (PERPIRI), dan di kemudian waktu juga mengalami problem sama. Kevakuman grakan pemuda di tingkat Nasional sudah mulai terlihat.
Vakumnya IM dan organ-organ lainnya telah sedikit melumpuhkan semangat pergerakan Nasional. Kevakuman dan krisis pergerakan yang sharusnya terkait dengan konteks eksternal, seperti malaise ekonomi Dunia Tahun 1929/1930, pembatasan hak berkumpul dan berserikat (pengawasa polisi) dalam rapat-rapat partai, larangan pegawai dalam birokrasi untuk menjadi anggota partai politk, cap Ilegal bagi organ yang di angggap bertentangan dengan lae and order (koninklijk besluit, 1 september 1919). Situasi represif inipun banyaknya pergerakan pemuda Nasional yang di asingkan (sokarno,hatta dan syahrir) setiap organ dituntut memiliki daya tahan jaka ingin bertahan dan dipaksa menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah (G. Moedjanto, 1992:57).
Banyak penyiasatan kemudian butuh di lakukan untuk merespon refresif ini. Banyak dari mereka kemudian bertransformasi menjadi studie club. Wilayah gerakan sangat cultural, yakni berupa aksi-aksi penyadaran masyarakat akan arti penting pergerakan, persatuan, pendidikan dan lainnya yang secara cultural bermanfaat bagi perjuangan merebut kemerdekaan. Menyebarkan wacana melalui surat kabar, atau majalah (seperti soeleh rakyat, soeleh indonesia) adalah tren baru pergerakan.
Di waktu kemudian trend study club ini menjadi usang dalam konteks sosial politik yang berubah. Embrio revolusioner dalam pergerakan cultural mulai membutuhkan ruang ruang sosial untuk “uji materielnya.” Banyak kemudian dari mereka menjadi partai politik seperti algemeene studie club-nya sukarno berubah menjadi partai bangsa Indonesia (PBI) dan lau partai Nasional Indonesia (PNI) pada Tahun 1927. pergeseran ini kemudian diikuti oleh partai-partai baru seperti partai Indonesia raya (PARINDRA)-eks budi utomo, gerakan rakyat Indonesia (GARINDO), dan puncaknya adalah terbentuknya gabungan politik Indonesia (GAPI) pada Tahun 1939.
Masa pendudukan Jepang (1942-1945)
Pada masa Jepang hampir semua gerakan pemuda dan mahasiswa di bubarkan. Mereka kemudian di mobilisasi dalam mewujudkan Program Asia Timur Raya Jepang. Situasi ketidakamanan akan bahaya perang, memaksa Jepang untuk tidak memberikan ruang politik yang luas, bagi kebutuhan pengorganisasian dukungan.
Konsekwensinya, para pemuda di masukkan kedalam barisan-barisan pelopor ketentaraan Jepang, seperti seinendan, keibodan, heiho, dan lainnya. Sebagian lainnya di beri lebel “kebangsaan” seperti pembela tanah air (PETA). Mereka ini, dalam propaganda Jepang, nantinya akan menjadi tulang punggung kemerdekaan. Walaupun sesungguhnya keberadaan mereka tidak lebih sebagai penyiapan bala bantuan Jepang untuk menunjang meliter Jepang pada perang pasifik.
Dimulailah era baru pergerakan, yakni era pergertakan bawah tanah. Era ini dikenal sebagai era kejayaan gerakan illegal seperti selebaran, kurpol-kurpol, dan propaganda. Hanya saja seperti nanti dicatat di bawah, gerakan bawah tanah ini di kombinasikan dengan cantik dengan gerakan illegal yang dipimpin sukarno. Salah satu hasil kalaborasi ini adalah keberahasilan pengorganisasian massa pada demonstrai massa di lapangan Ikada.
Seperti di sebutkan di atas tidak semua gerakan kepemudaan dan mahasiswa tirap. Kekuatan politik yang di mainkan masih di pertahankan, hanya sajaj dicitrakan agak jauh dari oposisi. Cara yang kedua inilah yang di perankan antara lain oleh sukarno, hatta, dan lainya. Sementara di kubu yang pertama, nama tan malak barangkali yang paling tersohor.
Pergeseran yang cukup berarti, terlihat di masa-masa akhir pendudukan Jepang. Kekalahan tentara Jepang oleh sekutu di beberapa tampat, yang didengar oleh aktivis pergerakan Nasional, dapat menjadi buneranga bagi cara politik refresif yan gdigunakan. Putera yang tadinya hendak digunakan ssebagai organ korporatis Jepang, mulai mampu menunjukkan karakter oposisinya. Ini memaksa Jepang untuk lebih akomodatif pada kepentingan politik pergerakan kemerdekaan Nasional. Pembentukan BPUPKI yang kemudian menjadi PPKI adalah contoh terbaik politik akomodatif Jepang di sat-saat akhir pendudukan.
Pasca kemerdekaan
Tahun 1955 merupakan Tahun ke-5 indonesia menganut system demukrasi liberal (demukrasi parlementer). Eksprimentasi yang kemudian di anggap gagal, karena tidak adanya pemerintah (partai/koalisi partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen) yang mampu bertahan lama (rerata kurang dari 5 Tahun, terlamam tidak lebih dari 2 Tahun) . Enpat parai besar pemenag pemilu 1950, yakni PNI,masyumi, NU, dan PKI, tidak ada yanga meraih mayoritas.
Instabilitas politik ini di perparah oleh keterlibatan meliter dalam panggung politik. Rasionalisasi di tubih meliter yang tadinya dimaksudkan untuk memprofesionalkan keberadaannya tidak terkomonikasikan dengan baik.
Pasca agresi meliter Belanda I dan II, rencana “pecah belah” dalam model RIS, yang menandai keinginan Belanda (dan sekutu) untuk berkuasa kembali di Indonesia, memunculakan persepsi di ubuh meliter akan kewajiban menjaga kesatuan Nasional. Carut-marut tersebut di perparah keterlibatan elit sipil yan gmencampuri internal meliter.
Singkatnya, dalam perspektif meliter, Pertama, menolak intervensi sipil dalam urusan internal meliter (seperti kasus pelantikan bambang otoyo sebagai KSAD), dan kedua, melihat instabiitas politik adalah karakter dasar dari kepemimpinan politik sipil. Walaupun, sesungguhnya yang lebih dominan adalah yang pertama, sedangkan yang kedua akan menjadi bahan yang makin akumolatif di kemudian waktu.
“pembangkangan” awal meliter teahdap kepemimpinan sipil, didemonstrasikan dalam pagelaran pasukan di depan istana Negara di bawah komando A.H. Nasutin, di tengah pidato presiden sukarno pada tanggal 17 oktober 1952. inilah awal ketegangan yang akan terus berlanjut hingga di kemudian hari. Kesemuanya berimplikasi pada instabilitas politik yang dalam konteks Negara baru seringkali tidak menguntungkan.
Krisis politik ini di perparahatau di matangkan oleh kerisis ekonomi yang diawali sekitar 1954-1959 (yang akan semakin parah di Tahun-Tahun berikutnya). Tingkat insplasi tinggi-yang merupakan indicator makro stabilitas ekonomi-menurunkan tingkat daya beli yang menurunkan tingkat kesejahteraan. Namun tanpa harus memperdebatkan bagaimana tingkat kesejahtraan di ukur, senyatanya persoalan kemiskinan belum tertanggulangi.
Dalam disertasinya, Hermawan Sulistyo menunjukkan bahwa suplai uang, devisit anggaran, dan biaya hidup meningkat sekitar tiga kali lipat.
GENEOLOGI PMII
Cikal Bakal Berdirinya PMII
Ide besar berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bermula dari kemauan yang kuat dari mahasiswa Nahdliyyin, yang ada pada saat itu tidak biasa dipisahkan dari eksistensi IPNU-IPPNU karena secara histories PMII merupakan mata rantai dari perguruan tinggi IPNU yang di bentuk pada muktamar ke III IPNU di Cerebon pada tanggal 27-31 Desember 1958. Puncak dari perjungan untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU adalah ketika IPNU mengadakan konferensi besar di Kaliurang Yogyakarta pada Tanggal 14-17 Maret 1990 dan akhirnya di bentuk tim khusus yang terdiri dari 13 orang untuk mengadakan musyawarah mahasiswa NU di Surabaya pada Tanggal 14-16 April 1990 dengan limit waktu satu bulan setengah setelah keputusan di Kaliurang. banyak usulan nama yang disampaikan di antaranya adalah IMANU (Ikatan Mahasiswa Nahdlotul Ulama) dari Jakarta, Persatuan Himpunan Mahasiswa Sunni dari Yogyakarta, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari delegasi Bandung dan Surabaya, dari ketiga usulan nama tersebut akhirnya PMII-lah yang disetujui oleh forum pada tanggal 17 April 1960 di Surabaya. Semenjak proses kelahirannya, PMII pada waktu itu secara structural masih menjadi Underbouw NU di bawah IPNU dan nampaknya lebih di maksudkan sebagai alat untuk memperkuat partai NU, karena kondisi social politik pada waktu itu patronase, gerakan mahasiswa masih menjadi bagian dari gerakan politik.
Mengenai makna PMII sendiri mulai dari kata “Pergerakan” adalah bahwa mahasiswa sebagai insan yang sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada dalam kualitas tinggi yang mempunyai identitas dan eksistensi diri sebagai Kholifah Fil Ard, kata “Mahasiswa” yang terkandung di dalamnya adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai kebebasan dalam berfikir, bersikap, dan beritndak kritis terhadap kemapanan struktur yang menindas, disamping itu mahasiswa ala PMII adalah sebagai insan religius, akademis, social, dan dan insan mandiri. Kata “Islam” yang terkandung dalam PMII adalah islam sebagai agama pembebas terhadap fenomina realitas social dengan paradigma ahlussunnah wal jamaah yang itu konsep pendekatan terhadap ajaran agama islam secara profesional antara Iman, Islam dan Ihsan yang di dalam pola pikir prilaku tercermin sifat-sifat selektif, akomodatif, dan dan integratif. Sedangkan makna dari kata “Indonesia” yang terkandung dalam PMII adalah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah idiologi bangsa (pancasila) dan UUD 1945 dengan kesadaran akan keutuhan bangsa serta mempunyai kesadaran akan wawasan nusantara.
B. Reformulasi dan Reorientasi Pergerakan PMII
Pada awal berdirinya PMII masih menjadi anderbouw NU baik secara structural (IPNU) maupun fungsionarisnya, karena pada waktu itu situasi politik sangat panas dan banyak dari organisasi mahasiswa berafiliasi dengan kekuatan partai politik untuk sepenuhnya mendukung dan menyokong kemenangan partai, jadi gerakan PMII masih cenderung kepolitik praktis. Hal ini terjadi sampai tahun 1972.
Dalam perjalanan sejarahnya terus mengadakan refleksi aksi, gerakan yang selama ini diambilnya untuk menjadi cermin transformatif bagi gerakan-gerakan PMII di masa yang akan datang. Keterlibatan PMII dalam politik praktis yang terlalu jauh dalam pemilu 1971 akhirnya sangat merugikan PMII itu sendiri sebagia organisasi mahasiswa, yang akibatnya PMII mengalami banyak kemunduran dalam segala aspek gerakan. Hal ini juga berakibat buruk terhadap cabang PMII di beberapa daerah.
Kondisi ini akhirnya menyadarkan PMII untuk mengkaji ulang gerakan yang selama ini di lakukannya, khususnya dalam dunia politik praktis. Setelah melalui perbincangan yang mendalam, maka pada musyawarah besar (MUBES) tanggal 14-16 juli 1972 PMII mencetuskan deklarasi independen di Munarjati, Lawang, Malang, Jawa Timur yang lebih dikenal dengan “Deklarasi Menarjati”. Sejak saat itulah PMII secara formal structural berpisah dengan NU. Dan langsung membuka akses dan ruang yang sebear-besarnya tanpa berpihak pada salah satu partai politik apapun. Hingga kini independensi itu masih di pertahankan dan di pertegas dengan penegasan Cibogo pada tanggal 8 Oktober 1998. Bentuk dari independensi itu sebagai upaya merespon dan moderennitas bangsa, dengan menjunjung tinggi nilai etik dan moral serta idialisme yang dijiwai oleh ajaran Islam Ahlus Sunah Wal Jamaah. Sampai kemudian PMII melakukan reformulasi gerakan pada kongres X PMII pada tanggal 27 oktober 1991 di asrama haji pondok gede Jakarta. Pada kongres tersebut ada keinginan untuk mempertegas kembali hubungan PMII dengan NU yang akhirnya melahirkan pernyataan “deklarasi interdependensi PMII-NU” penegasan hubungan itu di dasarkan pada pemikiran antara lain:
Adanya ikatan kesejarahan yang mempertautkan PMII dengan NU. Adapun kehidupan PMII menyatakan dirinya sebagai organisasi independen, hendaknya tidak di pahami secara sempit sebagai upaya mengurangi apalagi menghapus arti ikatan kesejahteraan tersebut.
Adanya kesamaan paham keagamaan dan kebangsaan. Bagi PMII dan NU keutuhan komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan merupakan perwujudan beragama dan berbangsa bagi bangsa Indonesia.
C. Menata Gerakan PMII
Perubahan dalam system politik nasional yang pada akhirnya membawa dampak pada dinamika ormas-ormas mahasiswa termasuk PMII sendiri, di samping sifat kritis yang sangat di butuhkan mendorong para aktivis PMII secara dinamis adalah sikap yang mampu merumuskan visi, pandangan dan cita-cita mahasiswa sebagai agent of social change.
Sebenarnya pada era tahun 1980-an, PMII mulai serius masuk dan melakukan advokasi-advokasi terhdap masyarakat serta menemukan kesadaran baru dalam menentukan pilihan dan corak gerakan. Setidaknya ada dua momentum yang ikut mewarnai pergulatan pergerakan PMII pada wilayah kebangsaan.
Penerimaan pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal
Kembalinya NU ke khitthah 1926 pada tahun 1984. pada saat itu PMII mampu memposisikan peran yang sangat setraegis karena:
1) PMII memberikan priorotas kepada pengembangan intelektualitas.
2) PMII menghindari dari praktek politik praktis dan bergerak di wilayah pemberdayaan civil society.
3) PMII lebih mengembangkan sifat kritis terhadap negera.
Pada periode tahun 1985-an PMII juga melakukan reorientasi dan reposisi gerakan yang akhirnya menghasilkan Nalai Dasar Pergerakan (NDP). Sepanjang tahun 1990-an PMII telah melakukan diskursif-diskursif serta isu-isu penting seperti Islam transformatif, demokrasi dan pluralisme, civil society, masyarakat komunikatif, teori kritis dan pos-modernisme.
Seiring naiknya gus Dur menjadi orang nomor wahid keempat di Indonesia secara serta merta aktivis PMII mengalami kebingungan apakah civil society harus berakhir ketika gus Dur yang selama ini menjadi tokoh dan simpul tali pejuangan civil society naik ketampuk kekuasaan. Dan ketika gus Dur dijatuhkan dari kursi presiden, paradigma yang selama ini menjadi arah gerak PMII telah patah. Paradigma ini kemudian diganti dengan pradigma Kritis Transformatif.
Pernyataan yang timbul bagaimana kita sebagai kader PMII harus bersikap?
Adalah suatu keniscayaan dan tanggung jawab besar kita sebagai generasi penerus bangsa umumnya dan kader PMII pada khususnya untuk berfikir kritis pada setiap kebijakan negara yang kadang sama sekali tidak memihak pada rakyat kecil dan cenderung menginjak begitupun secara mikro kebijakan yang ada dilingkungan tempat tinggal kita. Selanjutnya setelah itu, kita sebagai kader pergerakan harus mampu mengawal perubahan kearah yang lebih baik serta responsive terhadap realitas social yang ada.
Landasan-landasan dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII):
Landasan filosofis PMII adalah nilai dasar pergerakan (NDP) yang disitu ada hablum minallah (Hubungan Manusia dengan Tuhan), hablum minannans (Hubungan Manusia dengan Manusia), dan hablum minal alam (Hubungan Manusia dengan Alam).
Landasan berfikir PMII adalah ASWAJA yang didalamnya ada tasamuh (toleransi), tawazun (proporsional/keseimbangan), tawassuth (moderat), ta’addul (keadilan), yang dijadikan manhajul al-fikr (metodologi berfikir) dan sebagai instrumen perubahan.
Landasan pradigmatisnya adalah Pradigma Kritis Transformatif yang dijadikan perangkat analisa perubahan yang mencita-citakan perubahan yang lebih baik di semua bidang. Ketiga landasan itulah yang dujadikan acuan yang harus dimiliki oleh setiap kader PMII.
ASWAJA DAN NDP
ASWAJA dalam pemahaman PMII
Kita pernah tahu bahwa ahlussunnah wal jama’ah (ASWAJA) adalah mazhab keislaman yang menjadi dasar jami’iyah Nahdhatul Ulama’ (NU) sebagai manhajul al-fikr yang di rumuskan oleh hadhratus syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari dalam Qunun Asasi. Yaitu:
Dalam Ilmu Aqidah/ teologi mengikuti salah satu dari Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansyur Al-Maturidi.
Dalam Syariah/Fiqh mengikuti salah satu empat Imam (Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal).
Dalam Tasyawuf/Akhlaq mengikuti salah satu dari dua Imam yaitu: Junaid Al-Baghdhadi dan Abu Hamid Al-Ghazali.
Namun pemahaman seperti ini tidak memadai untuk di jadiakan pijakan gerak PMII. Sebab, pemahaman yang demikian cenderung menjadikan Aswaja sebagai sesuatu yang baku dan tidak bisa di otak-atik lagi. Pemaknaannya hanya di batasi pada produk pemikiran saja. Sedangkan produk pemikiran secanggih apapun, selalu tergantung pada waktu dan tempat (konteks) yang menghasilkannya. Padahal untuk menjadi dasar pergerakan, Aswaja harus senantiasa fleksibel dan terbuka untuk ditafsir ulang dan disesuaikan pada konteks saat ini dan yang akan datang inilah yang dinamakan idiologi terbuka.
PMII memaknai aswaja sebagai Manhajul Fikr yaitu sebagi metode berfikir yang digariskan oleh sahabat-sahabat nabi dan tabi’in yang sangat erat kaitannya dengan situasi social politik yang meliputi masyarakat muslim saat itu. Dari Manhajul Fikr inilah lahir pemikiran-pemikiran keislaman baik bidang akidah, syari’ah, maupun akhlak/tasawuf, yang walaupun beranekaragam tetap berada dalam satu ruh. PMII juga memakai aswaja sebagai Manhaj Taghayyur Al-Ijtima’i yaitu pola perubahan social-kemasyarakatan yang sesuai dengan nafas perjuangan Rosulullah dan para sahabat-sahabatnya. Pola perubahan ini akan kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat yang mayoritas muslim. Inti yang menjadi ruh dari Aswaja baik sebagai Manhajul Fikr atau Manhaj Taghayyur Al-Ijtima’i adalah sebagaimana di sabdakan Rosulullah: Maa Anaa ‘Alaihi Wa Ash Habi (segala sesuatu yang datang dari rosul dan sahabatnya). Inti itu diwujudkan dalam empat nalai: tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (propesional/keseimbangan) dan ta’addul (keadilan).
NILAI-NILAI ASWAJA DAN ARUS SEJARAH
Tawassuth
Tawasuth bisa dimaknai sebagai berdiri di tengah, moderat tidak ekstrim (baik kekanan maupun kekiri), tetapi memiliki sikap dan pendirian. Khairul Umur aw Satuha (muderat adalah sebaik-baik perbuatan). Tawasuth merupakan nilai yang mengatur pola pikir, yaitu bagaiman seharusnya kita mengarahkan pemikiran kita.
Aqidah yang tawasuth adalah aqidah yang di satu sisi tidak terjebak dalam rasionalitas buta (menomor duakan al-Quran dan Sunnah Rasul), disisi lain menempatkan akal sebagai alat untuk berfikir dan menafsirkan al-Quran dan as-Sunnah.
Fiqih atau hukum Islam yang tawassuth adalah seperangkat konsep hukum yang didasarkan pada al-Qur’an dan Hadist, namun pemahamannya tidak hanya bersandar pada tradisi, juga tidak kepada rasionalitas akal belaka.
Tasawuf yang tawasuth adalah spiritualitas ketuhanan yang menolak konsep pencapaian haqiqah (hakekat Tuhan) dengan meninggalkan syari’ah atau sebaliknya. Tasawuf yang tawasuth menjadikan taqwa (syari’ah) sebagai jalan utama menuju haqiqah.
Filsafat yang tawasuth pemikiran logis yang tidak mempertentangkan konsep-konsep filosofis kebenaran agama (al-Qur’an dan Hadist). Dengan kata lain menjadikan nilai-nilai al-Qur’an dan Hadist sebagai pemandu pemikiran filosofis.
Tasamuh
Tasamuh adalah toleran, Tepa Selira (bhs. Jawa). Sebuah pola sikap yang menghargai perbedaan, tidak memakasakan kehendak dan merasa benar sendiri. Nilai yang mengatur bagainan kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan beragama dan bermaysarakat. Tujuan akhirnya adalah kesadaran pluralisme atau keeagaman, yang saling melengkapi bukan membawa perpecahan.
Dalam kehidupan beragama, tasamuh di realisasikan dalam bentuk menghormati keyakinan dan kepercayaan umat beragama lain dan tidak memaksa mereka untuk mengikuti keyakinan dan kepercayaan kita. Dalam kehidupan bermasyarakat tasamuh terwujud dalam perbuata-perbuatan demokratis yang tidak mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama. Dan setiap usaha bersama ditujukan untuk menciptakan stabilitas masyarakat yang di penuhi oleh kerukunan, sikap saling menghormati, dan hormat-menghormati.
Di wilayah kebudayaan tasamuh hadir dalam bentuk usaha menjadikan perbedaan ras, suku, adat istiadat, dan bahasa sebagia élan yang dinamis bagi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Perbedaan tersebut berhasil di rekatkan dalam sebuah cita-cita bersama untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan, beraneka ragaman, saling melengkapi. Unity in diversity
Tawaazun
Keseimbangan dalam pola hubungan atau relasi, baik yang bersifat antara individu, antar struktur social, antar negara dan rakyatnya, maupun antara manusia dengan alam. Bentuk hubungan disini yang tidak berat sebelah (menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain). Tetapi, masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya sesuai fungsinya tanpa harus mengganggu fungsi oranglain. Hasil yang diharapkan adalah kedinamisan hidup.
Dalam ranah social yang ditekankan adalah egaliterialisme (persamaan derajat) seluruh umat manusia. Tidak ada yang merasa lebih dari pada yang lain, yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaannya. Tidak ada dominasi dan eksploitas seseorang kepada orang lain. Termasuk laki-laki terhadap perempuan.
Dalam wilayah poitik tawazun meniscayakan antara posisi negara (penguasa) dan rakyat. Penguasa tidak boleh bertindak sewenag-wenag menutup kran demokrasi, dan menindas rakyatnya. Sedangkan rakyat harus selalu mematuhi peraturan yang di tujukan untuk kepentingan bersama, tetapi juga harus senantiasa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Dalam wilayah ekonomi tawazun meniscayakan pembangunan system ekonomi yang seimbang antara posisi negara, pasar, dan mayarakat. Fungsi negara adalah sebagai pengatur sirkulasi keuangan, perputaran nofal, pembuat rambu-rambu atau aturan main bersama dan menguntrol pelaksanaannya. Tugas pasar adalah pendistribusian produk yang memposisikan konsumen serta produsen secara seimbang, tanpa ada satu pihak pun yang ditindas. Fungsi masyarakat khususnya (konsumen) adalah menciptakan lingkunagn ekonomi yang kondusif, yang didalamnya tidak ada monopoli,dan disisi yang lain mengontrol kerja negara dan pasar.
Ta’adul/ ’Adalah
Yang dimaksud dengan ta’adul adalah keaaadilan, yang merupakan pola integral dari tasamuh, tawazun, dan tawasuth. Keadilan ilmiah yang merupakan ajaran universal Aswaja. Setiap pemikiran sikap dan relasi, harus selalu diselaraskan dengan nilai ini. Pemaknaan keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan ssosial. Yaitu nilai kebenaran yang mengatur totalitas kehidupan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sejarah membuktikan bagimana Nabi Muhammad bisa dan mampu mewujudkan dalam masyarakat Madinah. Begitu juga Umar bin Khattab yang telah meletakkan fundemen bagi kehidupan masyarkat Islam yang agung.
Cikal Bakal Berdirinya PMII
Ide besar berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bermula dari kemauan yang kuat dari mahasiswa Nahdliyyin, yang ada pada saat itu tidak biasa dipisahkan dari eksistensi IPNU-IPPNU karena secara histories PMII merupakan mata rantai dari perguruan tinggi IPNU yang di bentuk pada muktamar ke III IPNU di Cerebon pada tanggal 27-31 Desember 1958. Puncak dari perjungan untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU adalah ketika IPNU mengadakan konferensi besar di Kaliurang Yogyakarta pada Tanggal 14-17 Maret 1990 dan akhirnya di bentuk tim khusus yang terdiri dari 13 orang untuk mengadakan musyawarah mahasiswa NU di Surabaya pada Tanggal 14-16 April 1990 dengan limit waktu satu bulan setengah setelah keputusan di Kaliurang. banyak usulan nama yang disampaikan di antaranya adalah IMANU (Ikatan Mahasiswa Nahdlotul Ulama) dari Jakarta, Persatuan Himpunan Mahasiswa Sunni dari Yogyakarta, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari delegasi Bandung dan Surabaya, dari ketiga usulan nama tersebut akhirnya PMII-lah yang disetujui oleh forum pada tanggal 17 April 1960 di Surabaya. Semenjak proses kelahirannya, PMII pada waktu itu secara structural masih menjadi Underbouw NU di bawah IPNU dan nampaknya lebih di maksudkan sebagai alat untuk memperkuat partai NU, karena kondisi social politik pada waktu itu patronase, gerakan mahasiswa masih menjadi bagian dari gerakan politik.
Mengenai makna PMII sendiri mulai dari kata “Pergerakan” adalah bahwa mahasiswa sebagai insan yang sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada dalam kualitas tinggi yang mempunyai identitas dan eksistensi diri sebagai Kholifah Fil Ard, kata “Mahasiswa” yang terkandung di dalamnya adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai kebebasan dalam berfikir, bersikap, dan beritndak kritis terhadap kemapanan struktur yang menindas, disamping itu mahasiswa ala PMII adalah sebagai insan religius, akademis, social, dan dan insan mandiri. Kata “Islam” yang terkandung dalam PMII adalah islam sebagai agama pembebas terhadap fenomina realitas social dengan paradigma ahlussunnah wal jamaah yang itu konsep pendekatan terhadap ajaran agama islam secara profesional antara Iman, Islam dan Ihsan yang di dalam pola pikir prilaku tercermin sifat-sifat selektif, akomodatif, dan dan integratif. Sedangkan makna dari kata “Indonesia” yang terkandung dalam PMII adalah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah idiologi bangsa (pancasila) dan UUD 1945 dengan kesadaran akan keutuhan bangsa serta mempunyai kesadaran akan wawasan nusantara.
B. Reformulasi dan Reorientasi Pergerakan PMII
Pada awal berdirinya PMII masih menjadi anderbouw NU baik secara structural (IPNU) maupun fungsionarisnya, karena pada waktu itu situasi politik sangat panas dan banyak dari organisasi mahasiswa berafiliasi dengan kekuatan partai politik untuk sepenuhnya mendukung dan menyokong kemenangan partai, jadi gerakan PMII masih cenderung kepolitik praktis. Hal ini terjadi sampai tahun 1972.
Dalam perjalanan sejarahnya terus mengadakan refleksi aksi, gerakan yang selama ini diambilnya untuk menjadi cermin transformatif bagi gerakan-gerakan PMII di masa yang akan datang. Keterlibatan PMII dalam politik praktis yang terlalu jauh dalam pemilu 1971 akhirnya sangat merugikan PMII itu sendiri sebagia organisasi mahasiswa, yang akibatnya PMII mengalami banyak kemunduran dalam segala aspek gerakan. Hal ini juga berakibat buruk terhadap cabang PMII di beberapa daerah.
Kondisi ini akhirnya menyadarkan PMII untuk mengkaji ulang gerakan yang selama ini di lakukannya, khususnya dalam dunia politik praktis. Setelah melalui perbincangan yang mendalam, maka pada musyawarah besar (MUBES) tanggal 14-16 juli 1972 PMII mencetuskan deklarasi independen di Munarjati, Lawang, Malang, Jawa Timur yang lebih dikenal dengan “Deklarasi Menarjati”. Sejak saat itulah PMII secara formal structural berpisah dengan NU. Dan langsung membuka akses dan ruang yang sebear-besarnya tanpa berpihak pada salah satu partai politik apapun. Hingga kini independensi itu masih di pertahankan dan di pertegas dengan penegasan Cibogo pada tanggal 8 Oktober 1998. Bentuk dari independensi itu sebagai upaya merespon dan moderennitas bangsa, dengan menjunjung tinggi nilai etik dan moral serta idialisme yang dijiwai oleh ajaran Islam Ahlus Sunah Wal Jamaah. Sampai kemudian PMII melakukan reformulasi gerakan pada kongres X PMII pada tanggal 27 oktober 1991 di asrama haji pondok gede Jakarta. Pada kongres tersebut ada keinginan untuk mempertegas kembali hubungan PMII dengan NU yang akhirnya melahirkan pernyataan “deklarasi interdependensi PMII-NU” penegasan hubungan itu di dasarkan pada pemikiran antara lain:
Adanya ikatan kesejarahan yang mempertautkan PMII dengan NU. Adapun kehidupan PMII menyatakan dirinya sebagai organisasi independen, hendaknya tidak di pahami secara sempit sebagai upaya mengurangi apalagi menghapus arti ikatan kesejahteraan tersebut.
Adanya kesamaan paham keagamaan dan kebangsaan. Bagi PMII dan NU keutuhan komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan merupakan perwujudan beragama dan berbangsa bagi bangsa Indonesia.
C. Menata Gerakan PMII
Perubahan dalam system politik nasional yang pada akhirnya membawa dampak pada dinamika ormas-ormas mahasiswa termasuk PMII sendiri, di samping sifat kritis yang sangat di butuhkan mendorong para aktivis PMII secara dinamis adalah sikap yang mampu merumuskan visi, pandangan dan cita-cita mahasiswa sebagai agent of social change.
Sebenarnya pada era tahun 1980-an, PMII mulai serius masuk dan melakukan advokasi-advokasi terhdap masyarakat serta menemukan kesadaran baru dalam menentukan pilihan dan corak gerakan. Setidaknya ada dua momentum yang ikut mewarnai pergulatan pergerakan PMII pada wilayah kebangsaan.
Penerimaan pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal
Kembalinya NU ke khitthah 1926 pada tahun 1984. pada saat itu PMII mampu memposisikan peran yang sangat setraegis karena:
1) PMII memberikan priorotas kepada pengembangan intelektualitas.
2) PMII menghindari dari praktek politik praktis dan bergerak di wilayah pemberdayaan civil society.
3) PMII lebih mengembangkan sifat kritis terhadap negera.
Pada periode tahun 1985-an PMII juga melakukan reorientasi dan reposisi gerakan yang akhirnya menghasilkan Nalai Dasar Pergerakan (NDP). Sepanjang tahun 1990-an PMII telah melakukan diskursif-diskursif serta isu-isu penting seperti Islam transformatif, demokrasi dan pluralisme, civil society, masyarakat komunikatif, teori kritis dan pos-modernisme.
Seiring naiknya gus Dur menjadi orang nomor wahid keempat di Indonesia secara serta merta aktivis PMII mengalami kebingungan apakah civil society harus berakhir ketika gus Dur yang selama ini menjadi tokoh dan simpul tali pejuangan civil society naik ketampuk kekuasaan. Dan ketika gus Dur dijatuhkan dari kursi presiden, paradigma yang selama ini menjadi arah gerak PMII telah patah. Paradigma ini kemudian diganti dengan pradigma Kritis Transformatif.
Pernyataan yang timbul bagaimana kita sebagai kader PMII harus bersikap?
Adalah suatu keniscayaan dan tanggung jawab besar kita sebagai generasi penerus bangsa umumnya dan kader PMII pada khususnya untuk berfikir kritis pada setiap kebijakan negara yang kadang sama sekali tidak memihak pada rakyat kecil dan cenderung menginjak begitupun secara mikro kebijakan yang ada dilingkungan tempat tinggal kita. Selanjutnya setelah itu, kita sebagai kader pergerakan harus mampu mengawal perubahan kearah yang lebih baik serta responsive terhadap realitas social yang ada.
Landasan-landasan dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII):
Landasan filosofis PMII adalah nilai dasar pergerakan (NDP) yang disitu ada hablum minallah (Hubungan Manusia dengan Tuhan), hablum minannans (Hubungan Manusia dengan Manusia), dan hablum minal alam (Hubungan Manusia dengan Alam).
Landasan berfikir PMII adalah ASWAJA yang didalamnya ada tasamuh (toleransi), tawazun (proporsional/keseimbangan), tawassuth (moderat), ta’addul (keadilan), yang dijadikan manhajul al-fikr (metodologi berfikir) dan sebagai instrumen perubahan.
Landasan pradigmatisnya adalah Pradigma Kritis Transformatif yang dijadikan perangkat analisa perubahan yang mencita-citakan perubahan yang lebih baik di semua bidang. Ketiga landasan itulah yang dujadikan acuan yang harus dimiliki oleh setiap kader PMII.
ASWAJA DAN NDP
ASWAJA dalam pemahaman PMII
Kita pernah tahu bahwa ahlussunnah wal jama’ah (ASWAJA) adalah mazhab keislaman yang menjadi dasar jami’iyah Nahdhatul Ulama’ (NU) sebagai manhajul al-fikr yang di rumuskan oleh hadhratus syaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari dalam Qunun Asasi. Yaitu:
Dalam Ilmu Aqidah/ teologi mengikuti salah satu dari Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansyur Al-Maturidi.
Dalam Syariah/Fiqh mengikuti salah satu empat Imam (Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal).
Dalam Tasyawuf/Akhlaq mengikuti salah satu dari dua Imam yaitu: Junaid Al-Baghdhadi dan Abu Hamid Al-Ghazali.
Namun pemahaman seperti ini tidak memadai untuk di jadiakan pijakan gerak PMII. Sebab, pemahaman yang demikian cenderung menjadikan Aswaja sebagai sesuatu yang baku dan tidak bisa di otak-atik lagi. Pemaknaannya hanya di batasi pada produk pemikiran saja. Sedangkan produk pemikiran secanggih apapun, selalu tergantung pada waktu dan tempat (konteks) yang menghasilkannya. Padahal untuk menjadi dasar pergerakan, Aswaja harus senantiasa fleksibel dan terbuka untuk ditafsir ulang dan disesuaikan pada konteks saat ini dan yang akan datang inilah yang dinamakan idiologi terbuka.
PMII memaknai aswaja sebagai Manhajul Fikr yaitu sebagi metode berfikir yang digariskan oleh sahabat-sahabat nabi dan tabi’in yang sangat erat kaitannya dengan situasi social politik yang meliputi masyarakat muslim saat itu. Dari Manhajul Fikr inilah lahir pemikiran-pemikiran keislaman baik bidang akidah, syari’ah, maupun akhlak/tasawuf, yang walaupun beranekaragam tetap berada dalam satu ruh. PMII juga memakai aswaja sebagai Manhaj Taghayyur Al-Ijtima’i yaitu pola perubahan social-kemasyarakatan yang sesuai dengan nafas perjuangan Rosulullah dan para sahabat-sahabatnya. Pola perubahan ini akan kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat yang mayoritas muslim. Inti yang menjadi ruh dari Aswaja baik sebagai Manhajul Fikr atau Manhaj Taghayyur Al-Ijtima’i adalah sebagaimana di sabdakan Rosulullah: Maa Anaa ‘Alaihi Wa Ash Habi (segala sesuatu yang datang dari rosul dan sahabatnya). Inti itu diwujudkan dalam empat nalai: tawasuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (propesional/keseimbangan) dan ta’addul (keadilan).
NILAI-NILAI ASWAJA DAN ARUS SEJARAH
Tawassuth
Tawasuth bisa dimaknai sebagai berdiri di tengah, moderat tidak ekstrim (baik kekanan maupun kekiri), tetapi memiliki sikap dan pendirian. Khairul Umur aw Satuha (muderat adalah sebaik-baik perbuatan). Tawasuth merupakan nilai yang mengatur pola pikir, yaitu bagaiman seharusnya kita mengarahkan pemikiran kita.
Aqidah yang tawasuth adalah aqidah yang di satu sisi tidak terjebak dalam rasionalitas buta (menomor duakan al-Quran dan Sunnah Rasul), disisi lain menempatkan akal sebagai alat untuk berfikir dan menafsirkan al-Quran dan as-Sunnah.
Fiqih atau hukum Islam yang tawassuth adalah seperangkat konsep hukum yang didasarkan pada al-Qur’an dan Hadist, namun pemahamannya tidak hanya bersandar pada tradisi, juga tidak kepada rasionalitas akal belaka.
Tasawuf yang tawasuth adalah spiritualitas ketuhanan yang menolak konsep pencapaian haqiqah (hakekat Tuhan) dengan meninggalkan syari’ah atau sebaliknya. Tasawuf yang tawasuth menjadikan taqwa (syari’ah) sebagai jalan utama menuju haqiqah.
Filsafat yang tawasuth pemikiran logis yang tidak mempertentangkan konsep-konsep filosofis kebenaran agama (al-Qur’an dan Hadist). Dengan kata lain menjadikan nilai-nilai al-Qur’an dan Hadist sebagai pemandu pemikiran filosofis.
Tasamuh
Tasamuh adalah toleran, Tepa Selira (bhs. Jawa). Sebuah pola sikap yang menghargai perbedaan, tidak memakasakan kehendak dan merasa benar sendiri. Nilai yang mengatur bagainan kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kehidupan beragama dan bermaysarakat. Tujuan akhirnya adalah kesadaran pluralisme atau keeagaman, yang saling melengkapi bukan membawa perpecahan.
Dalam kehidupan beragama, tasamuh di realisasikan dalam bentuk menghormati keyakinan dan kepercayaan umat beragama lain dan tidak memaksa mereka untuk mengikuti keyakinan dan kepercayaan kita. Dalam kehidupan bermasyarakat tasamuh terwujud dalam perbuata-perbuatan demokratis yang tidak mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama. Dan setiap usaha bersama ditujukan untuk menciptakan stabilitas masyarakat yang di penuhi oleh kerukunan, sikap saling menghormati, dan hormat-menghormati.
Di wilayah kebudayaan tasamuh hadir dalam bentuk usaha menjadikan perbedaan ras, suku, adat istiadat, dan bahasa sebagia élan yang dinamis bagi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Perbedaan tersebut berhasil di rekatkan dalam sebuah cita-cita bersama untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan, beraneka ragaman, saling melengkapi. Unity in diversity
Tawaazun
Keseimbangan dalam pola hubungan atau relasi, baik yang bersifat antara individu, antar struktur social, antar negara dan rakyatnya, maupun antara manusia dengan alam. Bentuk hubungan disini yang tidak berat sebelah (menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain). Tetapi, masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya sesuai fungsinya tanpa harus mengganggu fungsi oranglain. Hasil yang diharapkan adalah kedinamisan hidup.
Dalam ranah social yang ditekankan adalah egaliterialisme (persamaan derajat) seluruh umat manusia. Tidak ada yang merasa lebih dari pada yang lain, yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaannya. Tidak ada dominasi dan eksploitas seseorang kepada orang lain. Termasuk laki-laki terhadap perempuan.
Dalam wilayah poitik tawazun meniscayakan antara posisi negara (penguasa) dan rakyat. Penguasa tidak boleh bertindak sewenag-wenag menutup kran demokrasi, dan menindas rakyatnya. Sedangkan rakyat harus selalu mematuhi peraturan yang di tujukan untuk kepentingan bersama, tetapi juga harus senantiasa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Dalam wilayah ekonomi tawazun meniscayakan pembangunan system ekonomi yang seimbang antara posisi negara, pasar, dan mayarakat. Fungsi negara adalah sebagai pengatur sirkulasi keuangan, perputaran nofal, pembuat rambu-rambu atau aturan main bersama dan menguntrol pelaksanaannya. Tugas pasar adalah pendistribusian produk yang memposisikan konsumen serta produsen secara seimbang, tanpa ada satu pihak pun yang ditindas. Fungsi masyarakat khususnya (konsumen) adalah menciptakan lingkunagn ekonomi yang kondusif, yang didalamnya tidak ada monopoli,dan disisi yang lain mengontrol kerja negara dan pasar.
Ta’adul/ ’Adalah
Yang dimaksud dengan ta’adul adalah keaaadilan, yang merupakan pola integral dari tasamuh, tawazun, dan tawasuth. Keadilan ilmiah yang merupakan ajaran universal Aswaja. Setiap pemikiran sikap dan relasi, harus selalu diselaraskan dengan nilai ini. Pemaknaan keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan ssosial. Yaitu nilai kebenaran yang mengatur totalitas kehidupan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sejarah membuktikan bagimana Nabi Muhammad bisa dan mampu mewujudkan dalam masyarakat Madinah. Begitu juga Umar bin Khattab yang telah meletakkan fundemen bagi kehidupan masyarkat Islam yang agung.
KERUSAKAN TERUMBU KARANG DAN USAHA PENCEGAHANNYa
KERUSAKAN TERUMBU KARANG DAN USAHA PENCEGAHANNYA
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Bangsa Indonesia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa telah diberikan karunia kekayaan berupa keanekaragaman hayati di lautan dalam jumlah yang sangat besar berupa ikan, terumbu karang, kerang, algae dan lain-lain. Pemerintah telah menggariskan bahwa pembangunan sektor kalautan diarahkan pada pendayagunaan sumberdaya laut tersebut serasi dan seimbang dengan memperhatikan dayadukung kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha. Terumbu Karang merupakan ekosistim perairan pantai yang dinamis, namun sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, dan juga mempunyai produktifitas dan keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga menjadi sumber plasma nutfah bagi kehidupan biota laut. Disamping itu ekositem terumbu karang yang juga merupakan tempat hidup, tempat mencari makan (feeding ground), daerah asuhan (nursery ground) dan tempat memijah (spawning) bagi berbagai biota laut.
Selain itu ekosistem terumbu karang memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, yang dapat mencegah terjadinya erosi pantai yang akan mengakibatkan hilangnya asset yang telah diinvestasikan di pesisir, seperti bangunan pariwisata, industri perikanan, pemukiman dan dan tempat-tempat sakral misalnya Tanah Lot.
Ekosistem Terumbu karang juga mengandung nilai estetika yang tinggi yang menarik minat para wisatawan untuk menyelam. Terumbu karang juga merupakan sebuah laboratorium laut alami, yang sangat indah dan penuh dengan berbagai bentuk interaksi/hubungan antara berbagai organisme laut, dan hal-hal lain yang sangat menarik namun belum banyak terungkap. (Ginting, S.P. 1998)
Terdapat banyak biota laut yang hidup didaerah terumbu karang yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, diantaranya yaitu ikan karang. Sumber daya ikan karang dapat digolongkan menjadi dua yaitu Golongan Ikan Hias (ornamental fish) dan Golongan Ikan Konsumsi (food fish). Ikan karang merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai prospek cerah di Indonesia dalam upaya peningkatan ekspor non migas, meningkatnya permintaan pasar terhadap ikan karang untuk konsumsi dengan harga yang menggiurkan, telah mendorong masyarakat nelayan untuk mengeksploitasi ikan karang sebanyak-banyaknya. Tetapi dilain pihak, penangkapan ikan karang di daerah terumbu karang seringkali dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya. Dibeberapa daerah telah menjurus kearah eksploitasi yang berlebihan. Penggunaan alat tangkap yang efektif, jika tidak disertai dengan pengetahuan yang memadai akan sifat-sifat biologis dari fauna dan flora yang ada, dapat mengakibatkan kelangkaan bahkan kepunahan sumberdaya alam. (Sadarun, 2001).
Pemanfaatan sumberdaya tersebut dewasa ini semakin berkembang akibat semakin tingginya permintaan akan komoditi yang dihasilkannya, sehingga usaha pemenuhannya dilakukan sebanyak mungkin dan seefisien mungkin. Jenis alat yang dipergunakan dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut semakin berkembang, bahkan cenderung merusak lingkungan; dari yang sederhana (jaring, pancing, linggis) telah berubah kebahan yang lebih modern (peledak, bahan kimia/beracun, trawl). Sebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya laut oleh berbagai kalangan dengan berbagai macam cara dan alat yang dipergunakan, yang sama-sama beroperasi di lautan, maka cara pemanfaatan yang lestari dan yang merusak seolah-olah menjadi kabur. Ditambah dengan adanya keterbatasan masyarakat luas dalam pemahaman tehadap pemenfaatan lestari sumber kelautan, yang kemudian ditopang pula oleh kecenderungan lebih suka melihat akibat daripada menganalisis penyebabnya, maka telah menimbulkan opini di masyarakat luas bahwa kerusakan sumberdaya pesisir dan lautan, khususnya terumbu karang, seolah-olah diakibatkan oleh kegiatan perdagangan (eksport) bungan karang. Oleh karena itu untuk menangani permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan sumberdaya laut khususnya terumbu karang, perlu dilakukan koordinasi yang lebih mantap, baik instansi pemerintah atau swasta. (AKKII, 1998).
2. Perumusan Masalah
Akibat dari pemanfaatan sumberdaya laut oleh berbagai kalangan dengan berbagai macam cara dan alat yang dipergunakan, yang sama-sama beroperasi dilautan, maka cara pemanfaatan yang lestari dan yang merusak seolah-olah menjadi kabur. sehingga pembangunan sektor kelautan diarahkan pada pendayagunaan sumberdaya laut tersebut serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha.
3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengamanan kelestarian terumbu karang dengan kemampuan yang serba terbatas dan juga diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Status Terumbu Karang di Indonesia
Panjang garis pantai di Indonesia adalah 80.791 km dengan luas terumbu karang 60.000 km2 (LH. 1992, Walter. 1994). Sedangkan Tomascik Dkk. 1997 menyebutkan panjang garis pantai 204.000 km dengan luas terumbu karang 85.707 km2. Terumbu karang di Indonesia dilihat dari struktur geomorfologinya dan proses pembentukannya dapat dibedakan menjadi empat yaitu :
1. Terumbu karang tepi (Fringing reef)
2. Karang Penghalang (Barrier reef)
3. Terumbu karang cincin (Atoll) dan
4.Terumbu karang takat (Patch reef atau Platform reef)
Pertumbuhan karang di Indonesia didominasi oleh karang marga Acropora, Montipora, dan Porites. Pada data yang diambil dari 416 lokasi di 43 daerah yang tersebar diseluruh perairan Indonesia menunjukkan bahwa 6,49 % karang Indonesia dalam kondisi yang sangat baik, 24,28% dalam kondisi baik, 28,61 dalam kondisi sedang dan 40,62% dalam kondisi buruk. Terumbu karang yang berada di Indonesia bagian barat kondisinya paling buruk jika dibandingkan dengan Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Timur.
2. Sebaran Terumbu Karang
Sebaran terumbu karang tidak hanya terbatas secara horizontal akan tetapi juga terbatas secara vertikal dengan faktor kedalaman serta struktur substrat dasar. Pertumbuhan, penutupan dan kecepatan tumbuh karang berkurang secara eksponensial dengan kedalaman. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi sebaran vertikal adalah intensitas cahaya, oksigen, suhu dan kecerahan air.
Terumbu karang tersebar di laut dangkal di daerah tropis hingga suptropis yaitu diantara lintang 350 lintang utara dan 320 lintang selatan mengelilingi bumi. Garis lintang tersebut merupakan batas maksimum dimana karang masih dapat tumbuh. Karang pembentuk terumbu hanya dapat tumbuh dengan baik pada daerah-daerah tertentu seperti pulau-pulau yang sedikit mangalami proses sedimentasi atau di sebelah barat dari benua yang umumnya tidak terpengaruh oleh adanya arus dingin
Sebaran karang di Indonesia secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. Sebaran karang di pantai barat Sumatra dan Jawa Selatan lebih dipengaruhi oleh arus Lutan Hindia. Keanekaragaman jenis karang didaerah ini relatif rendah dan mirip keanekaragaman yang ada dilautan Hindia (Indian Ocean) secara keseluruhan. Rendahnya keanekaragaman jenis karang di pantai selatan Jawa oleh karena adanya upwelling yang membawa air dingin dari dasar samudra. Pertumbuhan karang yang ada di sepanjang deretan Pulau Simeulue sampai Pulau Enggano lebih banyak di pengaruhi oleh substrat dasar yang landai dan terdiri pasir dan lumpur sehingga karang tidak berkembang dengan baik.
Sebaran terumbu karang disepanjang pantai timur Sumatra, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Utara dipengaruhi oleh adanya sedimentasi yang tinggi yang dibawa oleh aliran sungai yang banyak berada disana. Pertumbuhan karang umumnya terdapat di pulau-pulau kecil yang terletak terpisah dari Pulau Utama. Semakin jauh letaknya dari Pulau Utama semakin baik pertumbuhan karangnya. Riau kepulauan karang tumbuh hanya pada kedalaman 2-8 meter yang umumnya didominasi oleh karang masive.
Sebaran karang yang tumbuh paling baik dan berkembang secara maksimum adalah di Pulau Sulawesi, Propinsi Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Di daerah ini muara sungai relatif sedikit, struktur pantai dan substrat dasar berupa substrat yang keras dan pola arus yang mengalir sepanjang tahun. Oleh karena adanya arus lintas Indonesia yang berasal dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia, Pertumbuhan dan perkembangan karang yang berasal dari Samudra pasifik menuju Samudra Hindia, Pertumbuhan dan perkembangan karang sangat baik mulai dari kedalaman 2- 30 m. Keanekaragaman jenis berkembang secara maksimum bahkan sekitar Sulawesi dianggap sebagai pusat keanekaragaman jenis dan pusat asal usul karang. Sirkulasi arus yang baik dan rendahnya sedimentasi merupakan andil yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya terumbu karang secara optimal. Karang yang tumbuh didaerah NTT dan NTB merupakan terumbu yang lebih banyak dipengaruhi oleh adanya arus pasang surut yang merupakan pertukaran massa air dari Laut Flores dengan lautan Hindia. NTB dan NTT hanya merupakan pulau yang kering dengan garis pantai yang mempunyai lekuk-lekuk yang dalam sehingga sering ditemukan jenis karang yang bersifat endemik. Daerah NTB dan NTT sering disebut “refuges” area atau daerah ungsian.
Terumbu karang yang ada di pulau-pulau atau pantai utara Irian Jaya (Papua) mempunyai ciri dan struktur terumbu karang “West Pacific” karang tumbuh dengan baik mulai dari kedalaman 2 – 40 m. Pantai Irian juga mempunyai lekuk-lekuk yang sangat bervariasi dan kemungkinan besar juga banyak ditemukan jenis-jenis yang endemik. Penelitian karang di Utara Irian masih jarang dilakukan. (Suharsono, 1998).
3. Faktor-faktor Yang Potensial Merusak Ekosistem Terumbu Karang
Walaupun potensi sumberdaya hayati tersebut sangat kaya namun sebagian besar masyarakat yang bermukim di sekitar 6.600 desa pantai, masih berada dibawah garis kemiskinan sebagaimana hasil studi sosial ekonomi proyek MREPP tahun 1996. Dari data tersebut terlihat bahwa rata-rata penghasilan penduduk pesisir di teluk Kotania Pulau Seram dan Pulau Ambon sekitar Rp. 475.625.- pertahun, sementara di desa pantai bagian Barat dan Selatan Pulau Lombok sekitar Rp.336.952.- pertahun. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat pesisir untuk mengeksploitasi sumberdaya kelautan melebihi daya dukungnya agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau bekerja sama dengan pedagang ikan karang.
Masalah yang lebih rumit adalah ada sekelompok masyarakat yang berpendidikan dan bermodal kuat menggunakan bahan-bahan cyanida dan bom serta didukung dengan kapal dan peralatan selam untuk mengeksploitasi sumberdaya ikan karang serta berkompetisi dengan masyarakat nelayan tradisional. Modal dan keuntungan mereka digunakan juga untuk menetapkan kolusi dengan penguasa tertentu, sehingga bila tertangkap sering mengalami kesulitan untuk dihukum.
Ekosistem terumbu karang mempunya potensi ekonomi yang sangat besar mendorong pengambilan sumberdaya yang dikandungnya secara berlebihan (over exploitation) serta kurang mengindahkan kaidah-kaidah konservasi. Karena adanya asumsi bahwa sumberdaya yang berada di ekosistem terumbu karang adalah milik bersama (common property), sehingga bila mereka tidak emanfaatkannya pada saat ini, maka akan dimanfaatkan orang lain (tragedy of common). Untuk mengeksploitasi sumberdaya hayati tersebut, sebagian besar dari mereka menggunakan racun cyanida, bahan peledak, muro ami, dan bubu yang semuanya itu merusak ekosistem terumbu karang. Para pengguna racun Cyanida umumnya bermaksud menangkap ikan karang untuk dipasarkan dalam keadaan hidup di negara tertentu, sehingga mereka membentuk jaringan penangkap dan pemasaran secara internasional. Sedang ikan-ikan yang dibom biasanya mati dan mengalami kehancuran sehingga perlu dipasarkan dalam skala propinsi, regional atau nasional.
Aktivitas wisata bahari seperti penyelam juga memberikan kontribusi terhadap laju kerusakan akibat jangkar perahu atau terinjak penyelam pemula. Intensifikasi pertanian di DAS Hulu, akan meningkatkan laju erosi tanah dan sedimentasi kelaut. Jika tidak ada ekosistem mangrove yang efektif menyerap sedimen tanah, maka proses sedimentasi ini akan menutupi permukaan karang sehingga karangnya mati. Kegiatan pembangunan dipesisir sekitar ekosistem terumbu karang juga menimbulkan dampak negatif yang mengganggu kelestariannya, seperti kegiatan reklamasi di Teluk Manado dan Teluk Lampung, serta daerah-daerah lainnya. (Ginting, 1998)
4. Penggambaran Kondisi Terumbu Karang
Dalam menggambarkan kondisi terumbu karang biasanya disajikan dalam bentuk suatu struktur komunitas yang terdiri dari data: persentase tutupan karang mati, jumlah marga, jumlah jenis, jumlah koloni, kelimpahan, frekwensi kehadiran, bentuk pertumbuhan, indeks keaneka ragaman jenis. Beberapa metode telah dikembangkan untuk itu. Beberapa pakar yang mendalami penelitian masalah komunitas karang yang antara lain terdiri dari :
1. Metode transek garis (line transect)
2. Metode transek kuadrat (quadrat transect)
3. Metode transek sabuk (belt transect)
4. Metode transek intersep
5. Metode manta tow
6. Metode transek bentuk pertumbuhan (lifeform transect).
Metode Transek Garis :
Metode ini telah berkembang cukup lama dan merupakan metode yang paling konsisten digunakan oleh para pakar. Prinsip dari pada metode ini adalah menggunakan suatu garis transek yang diletakkan diatas koloni karang. Dalam perkembangannya metode transek garis mengalami penyesuaian baik panjang garis transek itu maupun pemakaian bahan yang digunakan untuk membuat garis transek tersebut.
Langkah-langkah dari metode transek garis adalah sebagai berikut :
Alat-alat yang digunakan terdiri dari : scuba, alat tulis bawa air, roll meter, tas nilon, palu geologi, dan pahat. Garis transek dimulai dari kedalaman dimana masih ditemukan terumbu karang batu ( 25 m) sampai didaerah pantai mengikuti kedalaman mengikuti garis kontur. Pembuatan transek dengan roll meter dengan panjang setiap tali transek adalah 10 m dan dibuat sejajar garis pantai. Jarak antara garis transek yang satu dan berikutnya adalah 1m. Koloni karang yang terletak dibawah tali transek diukur mengikuti pola pertumbuhan koloni karang. Pengukuran dilakukan dengan ketelitian mendekati cm. Koloni karang yang telah diketahui jenisnya langsung dicatat sedangkan yang belum diambil contohnya sebagian dan diidentifikasi di laboratorium. Didalam penelitian ini satu koloni dianggap satu individu. Bila satu koloni dari jenis yang sama dipisahkan oleh satu atau beberapa bagian yang mati maka tiap bagian yang hidup dianggap sebagai satu individu tersendiri. Apabila dua koloni atau lebih tumbuh diatas koloni yang lain, maka masing-masing koloni tetap dihitung sebagai koloni yang terpisah. Pencatatan panjang tumpang tindih koloni nantinya akan dipergunakan untuk menganalisis kelimpahan jenis. Yang perlu dicatat juga adalah kondisi dasar dan kehadiran karang lunak, karang mati lepas atau masif dan biota lain. Selain itu dilakukan juga koleksi bebas disekitar daerah transek, untuk mengetahui komposisi dan kekayaan jenis karang batu. Jika terjadi kondisi dimana ombak cukup kuat, maka dianjurkan transek terbuat dari roll meter digantikan dengan rantai yang terbuat dari logam. Ini dimaksudkan agar tidak mudah terombang-ambing sewaktu di hempas ombak dan dapat mengikuti kontur permukaan koloni karang secara mudah.
Penggunaan metode ini mempunyai kelebihan yaitu akurasi data dapat diperoleh dengan baik dan lebih banyak seperti: struktur komunitas yakni persentase tutupan karang hidup/mati, kekayaan jenis, dominasi, frekwensi kehadiran, ukuran koloni dan keaneka ragaman jenis dapat disajikan secara lebih menyeluruh. Juga struktur kominitas biota yang berasosiasi dengan terumbu karang juga dapat disajikan secara baik. Namun metode ini menuntut kemampuan individu yang tinggi yakni selain mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi jenis karang secara langsung, peneliti juga dituntut sebagai penyelam yang baik. Selain itu waktu yang diperlukan cukup lama dan biaya yang diperlukan relatif besar.
Metode Transek Bentuk Pertumbuhan
Semakin bertambahnya penduduk dan semakin tingginya limbah yang masuk keperairan pantai menyebabkan semakin tingginya tekanan terhadap terumbu karang. Disamping oleh tingkah laku manusia terumbu karang juga mengalami kerusakan yang cukup besar oleh faktor alami. Dalam memantau tingkat kerusakan tersebut dibutuhkan suatu metode penilaian kondisi terumbu karang yang cepat, murah, dan cukup informatif. Sehingga keterbatasan tenaga peneliti yang mempunyai latar belakang ekologi terumbu karang dan terbatasnya waktu yang ada serta hasil dari penelitian itu harus dapat dibandingkan sehingga dikembangkan metode penilaian terumbu karang yang dapat memenuhi persyaratan cepat, murah, dan bukan harus seorang ahli karang. De Vantier et al. (1985) dalam ASEAN-Australia Project mengembangkan metode yang cukup sederhana yang dapat dilakukan oleh hampir semua peneliti dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Metode ini disebut metode “lifeform” yang ditekankan pada bentuk pertumbuhan karang. Sehingga oleh karena Acropora hampir ditemukan disemua terumbu karang dan merupakan komponen utama pembentuk terumbu karang maka pada metode bentuk pertumbuhan ini dikelompokkan tersendiri yaitu Acroporan dan non Acropora.
Pada metode ini bukan hanya ditekankan pada karangnya sendiri akan tetapi juga biota yang berasosiasi dengan karang seperti algae, sponge dan lain lain. Panjang garis yang digunakan adalah 100 m yang diletakkan sejajar garis pantai pada kedalaman 3 dan 10 m. Letak garis transek pada kedalaman 3 dan 10 m dianggap mewakili kondisi karang didaerah tersebut, sehingga biasanya tumbuh dengan pada kedalaman tersebut. Dalam metode ini dituntut seseorang menghafal 27 kriteria. Metode ini cukup sederhana dan dapat dilakukan oleh semua orang tanpa harus mempunyai latar belakang taksonomi karang.
PENUTUP
Berdasarkan dari semua penjelasan diatas, fungsi dan nilai ekosistem terumbu karang sangat penting bagi masyarakat lokal sebagai penyedia sumber pangan dan sumber pendapatan mereka. Oleh sebab itu, laju kerusakan ekosistem terumbu karang perlu segera dikurangi dan upaya pengelolaan ditingkatkan sehingga kelestariannya dapat terjamin, sehingga perlu dikembangkan pendekatan pengelolaan efektif dan efisien. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem "Community Base anagement” atau Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM).
Pengelolaan berbasis masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya ekosistem terumbu karang terpadu yang perumusan dan perencanaannya dilakukan dengan pendekatan dari bawah (bottom up approach), berdasarkan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari sistem PBM adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat langsung dalam pengelolaan sumberdaya alam lokal khususnya terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya, untuk menjamin/menjaga kelestarian dan penggunaan sumberdaya tersebut, dan dengan demikian menjamin adanya pembangunan yang berkesinambungan di wilayah bersangkutan. Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan PBM difokuskan pada :
(i) perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan rencana pengelolaan terumbu karang (RPTK) lokal
(ii) pemilihan dan pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA)
(iii) penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan lokal
(iv) penyadaran masyarakat
(v) peningkatan prasarana dasar
Persepsi masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan ekosistem terumbu karang telah bergeser kearah positif. Namun pergeseran kearah positif ini masih menghadapi kendala yaitu belum adanya kewenangan daerah secara otonomi untuk mengelola sumberdaya laut termasuk ekosistem terumbu karang sehingga kegiatan pengelolaan terumbu karang masih bersifat keproyekan. Selama ada proyek, kegiatan terus dibina, tetapi setelah dana proyek berakhir maka persepsi pengelolaannya pun mengalami perubahan yang bermuara pada penurunan aktivitas dan kualitas pengelolaan lingkungan laut.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan terumbu karang antara lain :
1. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya terumbu karang
2. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
3. Masalah sosial ekonomi masyarakat (nelayan) karena kurang tersedianya sumber pendapatan alternatif
4. Penegakan hukum yang masih lemah
5. Koordinasi antar instansi yang masih lemah.
Sehingga, penanganan masalah yang muncul dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan khususnya terumbu karang, diperlukan keterpaduan penanganan dengan koordinasi yang lebih baik, realisasi aktif atas langkah yang telah dicanangkan bersama dan tidak cukup hanya dengan tulisan-tulisan hasil diskusi, seminar dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA
AKKII, 1998. Pemanfaatan Bunga Karang dan Usaha Pelestariannya. Konperensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. PKSPL. IPB
Bengen, D.G. 1999. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir (sinopsis). Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Bogor.
Best. M.B., B.W. Hoeksema, W.Moka, H. Moll, Suharsono and I.N. Sutarna. 1989. Recent Scleratian coral species collected during theSnellius_II Expedition in eastern Indonesia Neth. J. Sea. Res. 23:107-115.
Ginting, S.A. 1998. Persepsi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang. Konperensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. PKSPL. IPB
Miclat, R. and Miclat, 1989. Artificial Reefs : A Fishiers Management Tool For Ligayen Gulf. ICLARM Conference Proceeding 17.P : 109-117.
Sadarun, 2001. Tugas Mata Ajaran Falsafah Sains Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
Suharsono, 1998. Distribusi, Metodologi dan Status Terumbu Karang di Indonesia. Konperensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. PKSPL. IPB
Tomascik, T.A.J. Mah, A. Nontji. And M.K. Moosa. The ecology of Indonesian seas. Periplus eds Part I & II. 1388
Wallace, C.C. (in press). New Species and new records of recently descibed species of genus Acropora (Scleractinia; Astrocoeoniina; Acroporidae) from Indonesia.
Walters, J.S. 1994. Properly right and participatory coastal management in the Philippines and Indonesian Coastal Management in Tropical Asia. 3: 20-24.
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Bangsa Indonesia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa telah diberikan karunia kekayaan berupa keanekaragaman hayati di lautan dalam jumlah yang sangat besar berupa ikan, terumbu karang, kerang, algae dan lain-lain. Pemerintah telah menggariskan bahwa pembangunan sektor kalautan diarahkan pada pendayagunaan sumberdaya laut tersebut serasi dan seimbang dengan memperhatikan dayadukung kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha. Terumbu Karang merupakan ekosistim perairan pantai yang dinamis, namun sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, dan juga mempunyai produktifitas dan keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga menjadi sumber plasma nutfah bagi kehidupan biota laut. Disamping itu ekositem terumbu karang yang juga merupakan tempat hidup, tempat mencari makan (feeding ground), daerah asuhan (nursery ground) dan tempat memijah (spawning) bagi berbagai biota laut.
Selain itu ekosistem terumbu karang memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, yang dapat mencegah terjadinya erosi pantai yang akan mengakibatkan hilangnya asset yang telah diinvestasikan di pesisir, seperti bangunan pariwisata, industri perikanan, pemukiman dan dan tempat-tempat sakral misalnya Tanah Lot.
Ekosistem Terumbu karang juga mengandung nilai estetika yang tinggi yang menarik minat para wisatawan untuk menyelam. Terumbu karang juga merupakan sebuah laboratorium laut alami, yang sangat indah dan penuh dengan berbagai bentuk interaksi/hubungan antara berbagai organisme laut, dan hal-hal lain yang sangat menarik namun belum banyak terungkap. (Ginting, S.P. 1998)
Terdapat banyak biota laut yang hidup didaerah terumbu karang yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, diantaranya yaitu ikan karang. Sumber daya ikan karang dapat digolongkan menjadi dua yaitu Golongan Ikan Hias (ornamental fish) dan Golongan Ikan Konsumsi (food fish). Ikan karang merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai prospek cerah di Indonesia dalam upaya peningkatan ekspor non migas, meningkatnya permintaan pasar terhadap ikan karang untuk konsumsi dengan harga yang menggiurkan, telah mendorong masyarakat nelayan untuk mengeksploitasi ikan karang sebanyak-banyaknya. Tetapi dilain pihak, penangkapan ikan karang di daerah terumbu karang seringkali dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya. Dibeberapa daerah telah menjurus kearah eksploitasi yang berlebihan. Penggunaan alat tangkap yang efektif, jika tidak disertai dengan pengetahuan yang memadai akan sifat-sifat biologis dari fauna dan flora yang ada, dapat mengakibatkan kelangkaan bahkan kepunahan sumberdaya alam. (Sadarun, 2001).
Pemanfaatan sumberdaya tersebut dewasa ini semakin berkembang akibat semakin tingginya permintaan akan komoditi yang dihasilkannya, sehingga usaha pemenuhannya dilakukan sebanyak mungkin dan seefisien mungkin. Jenis alat yang dipergunakan dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut semakin berkembang, bahkan cenderung merusak lingkungan; dari yang sederhana (jaring, pancing, linggis) telah berubah kebahan yang lebih modern (peledak, bahan kimia/beracun, trawl). Sebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya laut oleh berbagai kalangan dengan berbagai macam cara dan alat yang dipergunakan, yang sama-sama beroperasi di lautan, maka cara pemanfaatan yang lestari dan yang merusak seolah-olah menjadi kabur. Ditambah dengan adanya keterbatasan masyarakat luas dalam pemahaman tehadap pemenfaatan lestari sumber kelautan, yang kemudian ditopang pula oleh kecenderungan lebih suka melihat akibat daripada menganalisis penyebabnya, maka telah menimbulkan opini di masyarakat luas bahwa kerusakan sumberdaya pesisir dan lautan, khususnya terumbu karang, seolah-olah diakibatkan oleh kegiatan perdagangan (eksport) bungan karang. Oleh karena itu untuk menangani permasalahan yang muncul dalam pemanfaatan sumberdaya laut khususnya terumbu karang, perlu dilakukan koordinasi yang lebih mantap, baik instansi pemerintah atau swasta. (AKKII, 1998).
2. Perumusan Masalah
Akibat dari pemanfaatan sumberdaya laut oleh berbagai kalangan dengan berbagai macam cara dan alat yang dipergunakan, yang sama-sama beroperasi dilautan, maka cara pemanfaatan yang lestari dan yang merusak seolah-olah menjadi kabur. sehingga pembangunan sektor kelautan diarahkan pada pendayagunaan sumberdaya laut tersebut serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha.
3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan-kebijakan dalam rangka pengamanan kelestarian terumbu karang dengan kemampuan yang serba terbatas dan juga diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Status Terumbu Karang di Indonesia
Panjang garis pantai di Indonesia adalah 80.791 km dengan luas terumbu karang 60.000 km2 (LH. 1992, Walter. 1994). Sedangkan Tomascik Dkk. 1997 menyebutkan panjang garis pantai 204.000 km dengan luas terumbu karang 85.707 km2. Terumbu karang di Indonesia dilihat dari struktur geomorfologinya dan proses pembentukannya dapat dibedakan menjadi empat yaitu :
1. Terumbu karang tepi (Fringing reef)
2. Karang Penghalang (Barrier reef)
3. Terumbu karang cincin (Atoll) dan
4.Terumbu karang takat (Patch reef atau Platform reef)
Pertumbuhan karang di Indonesia didominasi oleh karang marga Acropora, Montipora, dan Porites. Pada data yang diambil dari 416 lokasi di 43 daerah yang tersebar diseluruh perairan Indonesia menunjukkan bahwa 6,49 % karang Indonesia dalam kondisi yang sangat baik, 24,28% dalam kondisi baik, 28,61 dalam kondisi sedang dan 40,62% dalam kondisi buruk. Terumbu karang yang berada di Indonesia bagian barat kondisinya paling buruk jika dibandingkan dengan Indonesia Tengah dan Indonesia bagian Timur.
2. Sebaran Terumbu Karang
Sebaran terumbu karang tidak hanya terbatas secara horizontal akan tetapi juga terbatas secara vertikal dengan faktor kedalaman serta struktur substrat dasar. Pertumbuhan, penutupan dan kecepatan tumbuh karang berkurang secara eksponensial dengan kedalaman. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi sebaran vertikal adalah intensitas cahaya, oksigen, suhu dan kecerahan air.
Terumbu karang tersebar di laut dangkal di daerah tropis hingga suptropis yaitu diantara lintang 350 lintang utara dan 320 lintang selatan mengelilingi bumi. Garis lintang tersebut merupakan batas maksimum dimana karang masih dapat tumbuh. Karang pembentuk terumbu hanya dapat tumbuh dengan baik pada daerah-daerah tertentu seperti pulau-pulau yang sedikit mangalami proses sedimentasi atau di sebelah barat dari benua yang umumnya tidak terpengaruh oleh adanya arus dingin
Sebaran karang di Indonesia secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut. Sebaran karang di pantai barat Sumatra dan Jawa Selatan lebih dipengaruhi oleh arus Lutan Hindia. Keanekaragaman jenis karang didaerah ini relatif rendah dan mirip keanekaragaman yang ada dilautan Hindia (Indian Ocean) secara keseluruhan. Rendahnya keanekaragaman jenis karang di pantai selatan Jawa oleh karena adanya upwelling yang membawa air dingin dari dasar samudra. Pertumbuhan karang yang ada di sepanjang deretan Pulau Simeulue sampai Pulau Enggano lebih banyak di pengaruhi oleh substrat dasar yang landai dan terdiri pasir dan lumpur sehingga karang tidak berkembang dengan baik.
Sebaran terumbu karang disepanjang pantai timur Sumatra, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Utara dipengaruhi oleh adanya sedimentasi yang tinggi yang dibawa oleh aliran sungai yang banyak berada disana. Pertumbuhan karang umumnya terdapat di pulau-pulau kecil yang terletak terpisah dari Pulau Utama. Semakin jauh letaknya dari Pulau Utama semakin baik pertumbuhan karangnya. Riau kepulauan karang tumbuh hanya pada kedalaman 2-8 meter yang umumnya didominasi oleh karang masive.
Sebaran karang yang tumbuh paling baik dan berkembang secara maksimum adalah di Pulau Sulawesi, Propinsi Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Di daerah ini muara sungai relatif sedikit, struktur pantai dan substrat dasar berupa substrat yang keras dan pola arus yang mengalir sepanjang tahun. Oleh karena adanya arus lintas Indonesia yang berasal dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia, Pertumbuhan dan perkembangan karang yang berasal dari Samudra pasifik menuju Samudra Hindia, Pertumbuhan dan perkembangan karang sangat baik mulai dari kedalaman 2- 30 m. Keanekaragaman jenis berkembang secara maksimum bahkan sekitar Sulawesi dianggap sebagai pusat keanekaragaman jenis dan pusat asal usul karang. Sirkulasi arus yang baik dan rendahnya sedimentasi merupakan andil yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya terumbu karang secara optimal. Karang yang tumbuh didaerah NTT dan NTB merupakan terumbu yang lebih banyak dipengaruhi oleh adanya arus pasang surut yang merupakan pertukaran massa air dari Laut Flores dengan lautan Hindia. NTB dan NTT hanya merupakan pulau yang kering dengan garis pantai yang mempunyai lekuk-lekuk yang dalam sehingga sering ditemukan jenis karang yang bersifat endemik. Daerah NTB dan NTT sering disebut “refuges” area atau daerah ungsian.
Terumbu karang yang ada di pulau-pulau atau pantai utara Irian Jaya (Papua) mempunyai ciri dan struktur terumbu karang “West Pacific” karang tumbuh dengan baik mulai dari kedalaman 2 – 40 m. Pantai Irian juga mempunyai lekuk-lekuk yang sangat bervariasi dan kemungkinan besar juga banyak ditemukan jenis-jenis yang endemik. Penelitian karang di Utara Irian masih jarang dilakukan. (Suharsono, 1998).
3. Faktor-faktor Yang Potensial Merusak Ekosistem Terumbu Karang
Walaupun potensi sumberdaya hayati tersebut sangat kaya namun sebagian besar masyarakat yang bermukim di sekitar 6.600 desa pantai, masih berada dibawah garis kemiskinan sebagaimana hasil studi sosial ekonomi proyek MREPP tahun 1996. Dari data tersebut terlihat bahwa rata-rata penghasilan penduduk pesisir di teluk Kotania Pulau Seram dan Pulau Ambon sekitar Rp. 475.625.- pertahun, sementara di desa pantai bagian Barat dan Selatan Pulau Lombok sekitar Rp.336.952.- pertahun. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat pesisir untuk mengeksploitasi sumberdaya kelautan melebihi daya dukungnya agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, atau bekerja sama dengan pedagang ikan karang.
Masalah yang lebih rumit adalah ada sekelompok masyarakat yang berpendidikan dan bermodal kuat menggunakan bahan-bahan cyanida dan bom serta didukung dengan kapal dan peralatan selam untuk mengeksploitasi sumberdaya ikan karang serta berkompetisi dengan masyarakat nelayan tradisional. Modal dan keuntungan mereka digunakan juga untuk menetapkan kolusi dengan penguasa tertentu, sehingga bila tertangkap sering mengalami kesulitan untuk dihukum.
Ekosistem terumbu karang mempunya potensi ekonomi yang sangat besar mendorong pengambilan sumberdaya yang dikandungnya secara berlebihan (over exploitation) serta kurang mengindahkan kaidah-kaidah konservasi. Karena adanya asumsi bahwa sumberdaya yang berada di ekosistem terumbu karang adalah milik bersama (common property), sehingga bila mereka tidak emanfaatkannya pada saat ini, maka akan dimanfaatkan orang lain (tragedy of common). Untuk mengeksploitasi sumberdaya hayati tersebut, sebagian besar dari mereka menggunakan racun cyanida, bahan peledak, muro ami, dan bubu yang semuanya itu merusak ekosistem terumbu karang. Para pengguna racun Cyanida umumnya bermaksud menangkap ikan karang untuk dipasarkan dalam keadaan hidup di negara tertentu, sehingga mereka membentuk jaringan penangkap dan pemasaran secara internasional. Sedang ikan-ikan yang dibom biasanya mati dan mengalami kehancuran sehingga perlu dipasarkan dalam skala propinsi, regional atau nasional.
Aktivitas wisata bahari seperti penyelam juga memberikan kontribusi terhadap laju kerusakan akibat jangkar perahu atau terinjak penyelam pemula. Intensifikasi pertanian di DAS Hulu, akan meningkatkan laju erosi tanah dan sedimentasi kelaut. Jika tidak ada ekosistem mangrove yang efektif menyerap sedimen tanah, maka proses sedimentasi ini akan menutupi permukaan karang sehingga karangnya mati. Kegiatan pembangunan dipesisir sekitar ekosistem terumbu karang juga menimbulkan dampak negatif yang mengganggu kelestariannya, seperti kegiatan reklamasi di Teluk Manado dan Teluk Lampung, serta daerah-daerah lainnya. (Ginting, 1998)
4. Penggambaran Kondisi Terumbu Karang
Dalam menggambarkan kondisi terumbu karang biasanya disajikan dalam bentuk suatu struktur komunitas yang terdiri dari data: persentase tutupan karang mati, jumlah marga, jumlah jenis, jumlah koloni, kelimpahan, frekwensi kehadiran, bentuk pertumbuhan, indeks keaneka ragaman jenis. Beberapa metode telah dikembangkan untuk itu. Beberapa pakar yang mendalami penelitian masalah komunitas karang yang antara lain terdiri dari :
1. Metode transek garis (line transect)
2. Metode transek kuadrat (quadrat transect)
3. Metode transek sabuk (belt transect)
4. Metode transek intersep
5. Metode manta tow
6. Metode transek bentuk pertumbuhan (lifeform transect).
Metode Transek Garis :
Metode ini telah berkembang cukup lama dan merupakan metode yang paling konsisten digunakan oleh para pakar. Prinsip dari pada metode ini adalah menggunakan suatu garis transek yang diletakkan diatas koloni karang. Dalam perkembangannya metode transek garis mengalami penyesuaian baik panjang garis transek itu maupun pemakaian bahan yang digunakan untuk membuat garis transek tersebut.
Langkah-langkah dari metode transek garis adalah sebagai berikut :
Alat-alat yang digunakan terdiri dari : scuba, alat tulis bawa air, roll meter, tas nilon, palu geologi, dan pahat. Garis transek dimulai dari kedalaman dimana masih ditemukan terumbu karang batu ( 25 m) sampai didaerah pantai mengikuti kedalaman mengikuti garis kontur. Pembuatan transek dengan roll meter dengan panjang setiap tali transek adalah 10 m dan dibuat sejajar garis pantai. Jarak antara garis transek yang satu dan berikutnya adalah 1m. Koloni karang yang terletak dibawah tali transek diukur mengikuti pola pertumbuhan koloni karang. Pengukuran dilakukan dengan ketelitian mendekati cm. Koloni karang yang telah diketahui jenisnya langsung dicatat sedangkan yang belum diambil contohnya sebagian dan diidentifikasi di laboratorium. Didalam penelitian ini satu koloni dianggap satu individu. Bila satu koloni dari jenis yang sama dipisahkan oleh satu atau beberapa bagian yang mati maka tiap bagian yang hidup dianggap sebagai satu individu tersendiri. Apabila dua koloni atau lebih tumbuh diatas koloni yang lain, maka masing-masing koloni tetap dihitung sebagai koloni yang terpisah. Pencatatan panjang tumpang tindih koloni nantinya akan dipergunakan untuk menganalisis kelimpahan jenis. Yang perlu dicatat juga adalah kondisi dasar dan kehadiran karang lunak, karang mati lepas atau masif dan biota lain. Selain itu dilakukan juga koleksi bebas disekitar daerah transek, untuk mengetahui komposisi dan kekayaan jenis karang batu. Jika terjadi kondisi dimana ombak cukup kuat, maka dianjurkan transek terbuat dari roll meter digantikan dengan rantai yang terbuat dari logam. Ini dimaksudkan agar tidak mudah terombang-ambing sewaktu di hempas ombak dan dapat mengikuti kontur permukaan koloni karang secara mudah.
Penggunaan metode ini mempunyai kelebihan yaitu akurasi data dapat diperoleh dengan baik dan lebih banyak seperti: struktur komunitas yakni persentase tutupan karang hidup/mati, kekayaan jenis, dominasi, frekwensi kehadiran, ukuran koloni dan keaneka ragaman jenis dapat disajikan secara lebih menyeluruh. Juga struktur kominitas biota yang berasosiasi dengan terumbu karang juga dapat disajikan secara baik. Namun metode ini menuntut kemampuan individu yang tinggi yakni selain mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi jenis karang secara langsung, peneliti juga dituntut sebagai penyelam yang baik. Selain itu waktu yang diperlukan cukup lama dan biaya yang diperlukan relatif besar.
Metode Transek Bentuk Pertumbuhan
Semakin bertambahnya penduduk dan semakin tingginya limbah yang masuk keperairan pantai menyebabkan semakin tingginya tekanan terhadap terumbu karang. Disamping oleh tingkah laku manusia terumbu karang juga mengalami kerusakan yang cukup besar oleh faktor alami. Dalam memantau tingkat kerusakan tersebut dibutuhkan suatu metode penilaian kondisi terumbu karang yang cepat, murah, dan cukup informatif. Sehingga keterbatasan tenaga peneliti yang mempunyai latar belakang ekologi terumbu karang dan terbatasnya waktu yang ada serta hasil dari penelitian itu harus dapat dibandingkan sehingga dikembangkan metode penilaian terumbu karang yang dapat memenuhi persyaratan cepat, murah, dan bukan harus seorang ahli karang. De Vantier et al. (1985) dalam ASEAN-Australia Project mengembangkan metode yang cukup sederhana yang dapat dilakukan oleh hampir semua peneliti dan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Metode ini disebut metode “lifeform” yang ditekankan pada bentuk pertumbuhan karang. Sehingga oleh karena Acropora hampir ditemukan disemua terumbu karang dan merupakan komponen utama pembentuk terumbu karang maka pada metode bentuk pertumbuhan ini dikelompokkan tersendiri yaitu Acroporan dan non Acropora.
Pada metode ini bukan hanya ditekankan pada karangnya sendiri akan tetapi juga biota yang berasosiasi dengan karang seperti algae, sponge dan lain lain. Panjang garis yang digunakan adalah 100 m yang diletakkan sejajar garis pantai pada kedalaman 3 dan 10 m. Letak garis transek pada kedalaman 3 dan 10 m dianggap mewakili kondisi karang didaerah tersebut, sehingga biasanya tumbuh dengan pada kedalaman tersebut. Dalam metode ini dituntut seseorang menghafal 27 kriteria. Metode ini cukup sederhana dan dapat dilakukan oleh semua orang tanpa harus mempunyai latar belakang taksonomi karang.
PENUTUP
Berdasarkan dari semua penjelasan diatas, fungsi dan nilai ekosistem terumbu karang sangat penting bagi masyarakat lokal sebagai penyedia sumber pangan dan sumber pendapatan mereka. Oleh sebab itu, laju kerusakan ekosistem terumbu karang perlu segera dikurangi dan upaya pengelolaan ditingkatkan sehingga kelestariannya dapat terjamin, sehingga perlu dikembangkan pendekatan pengelolaan efektif dan efisien. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem "Community Base anagement” atau Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM).
Pengelolaan berbasis masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya ekosistem terumbu karang terpadu yang perumusan dan perencanaannya dilakukan dengan pendekatan dari bawah (bottom up approach), berdasarkan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari sistem PBM adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dan terlibat langsung dalam pengelolaan sumberdaya alam lokal khususnya terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya, untuk menjamin/menjaga kelestarian dan penggunaan sumberdaya tersebut, dan dengan demikian menjamin adanya pembangunan yang berkesinambungan di wilayah bersangkutan. Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan PBM difokuskan pada :
(i) perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan rencana pengelolaan terumbu karang (RPTK) lokal
(ii) pemilihan dan pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA)
(iii) penguatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan lokal
(iv) penyadaran masyarakat
(v) peningkatan prasarana dasar
Persepsi masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan ekosistem terumbu karang telah bergeser kearah positif. Namun pergeseran kearah positif ini masih menghadapi kendala yaitu belum adanya kewenangan daerah secara otonomi untuk mengelola sumberdaya laut termasuk ekosistem terumbu karang sehingga kegiatan pengelolaan terumbu karang masih bersifat keproyekan. Selama ada proyek, kegiatan terus dibina, tetapi setelah dana proyek berakhir maka persepsi pengelolaannya pun mengalami perubahan yang bermuara pada penurunan aktivitas dan kualitas pengelolaan lingkungan laut.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan terumbu karang antara lain :
1. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya terumbu karang
2. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan
3. Masalah sosial ekonomi masyarakat (nelayan) karena kurang tersedianya sumber pendapatan alternatif
4. Penegakan hukum yang masih lemah
5. Koordinasi antar instansi yang masih lemah.
Sehingga, penanganan masalah yang muncul dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan khususnya terumbu karang, diperlukan keterpaduan penanganan dengan koordinasi yang lebih baik, realisasi aktif atas langkah yang telah dicanangkan bersama dan tidak cukup hanya dengan tulisan-tulisan hasil diskusi, seminar dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA
AKKII, 1998. Pemanfaatan Bunga Karang dan Usaha Pelestariannya. Konperensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. PKSPL. IPB
Bengen, D.G. 1999. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir (sinopsis). Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Bogor.
Best. M.B., B.W. Hoeksema, W.Moka, H. Moll, Suharsono and I.N. Sutarna. 1989. Recent Scleratian coral species collected during theSnellius_II Expedition in eastern Indonesia Neth. J. Sea. Res. 23:107-115.
Ginting, S.A. 1998. Persepsi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang. Konperensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. PKSPL. IPB
Miclat, R. and Miclat, 1989. Artificial Reefs : A Fishiers Management Tool For Ligayen Gulf. ICLARM Conference Proceeding 17.P : 109-117.
Sadarun, 2001. Tugas Mata Ajaran Falsafah Sains Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
Suharsono, 1998. Distribusi, Metodologi dan Status Terumbu Karang di Indonesia. Konperensi Nasional I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia. PKSPL. IPB
Tomascik, T.A.J. Mah, A. Nontji. And M.K. Moosa. The ecology of Indonesian seas. Periplus eds Part I & II. 1388
Wallace, C.C. (in press). New Species and new records of recently descibed species of genus Acropora (Scleractinia; Astrocoeoniina; Acroporidae) from Indonesia.
Walters, J.S. 1994. Properly right and participatory coastal management in the Philippines and Indonesian Coastal Management in Tropical Asia. 3: 20-24.
konsep diri
Masalah-masalah rumit yang dialami manusia, seringkali dan bahkan hampir semua, sebenarnya berasal dari dalam diri. Mereka tanpa sadar menciptakan mata rantai masalah yang berakar dari problem konsep diri. Dengan kemampuan berpikir dan menilai, manusia malah suka menilai yang macam-macam terhadap diri sendiri maupun sesuatu atau orang lain – dan bahkan meyakini persepsinya yang belum tentu obyektif. Dari situlah muncul problem seperti inferioritas, kurang percaya diri, dan hobi mengkritik diri sendiri. Artikel berikut akan mengulas tentang konsep diri, dan hobi mengkritik diri sendiri. Artikel berikut akan mengulas tentang konsep diri, apa dan bagaimana konsep diri berpengaruh terhadap munculnya problem yang dialami manusia sehari-hari.
Konsep Diri
Konsep diri dapat didefinisikan secara umum sebagai keyakinan, pandangan atau penilaian seseorang terhadap dirinya. Seseorang dikatakan mempunyai konsep diri negatif jika ia meyakini dan memandang bahwa dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, malang, tidak menarik, tidak disukai dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Orang dengan konsep diri negatif akan cenderung bersikap pesimistik terhadap kehidupan dan kesempatan yang dihadapinya. Ia tidak melihat tantangan sebagai kesempatan, namun lebih sebagai halangan. Orang dengan konsep diri negatif, akan mudah menyerah sebelum berperang dan jika gagal, akan ada dua pihak yang disalahkan, entah itu menyalahkan diri sendiri (secara negatif) atau menyalahkan orang lain.
Sebaliknya seseorang dengan konsep diri yang positif akan terlihat lebih optimis, penuh percaya diri dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, juga terhadap kegagalan yang dialaminya. Kegagalan bukan dipandang sebagai kematian, namun lebih menjadikannya sebagai penemuan dan pelajaran berharga untuk melangkah ke depan. Orang dengan konsep diri yang positif akan mampu menghargai dirinya dan melihat hal-hal yang positif yang dapat dilakukan demi keberhasilan di masa yang akan datang
Proses Pembentukan Konsep Diri
Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seorang manusia dari kecil hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri yang terbentuk. Sikap atau respon orang tua dan lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Oleh sebab itu, seringkali anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru dan negatif, atau pun lingkungan yang kurang mendukung, cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Hal ini disebabkan sikap orang tua yang misalnya : suka memukul, mengabaikan, kurang memperhatikan, melecehkan, menghina, bersikap tidak adil, tidak pernah memuji, suka marah-marah, dsb - dianggap sebagai hukuman akibat kekurangan, kesalahan atau pun kebodohan dirinya. Jadi anak menilai dirinya berdasarkan apa yang dia alami dan dapatkan dari lingkungan. Jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya cukup berharga sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif.
Konsep diri ini mempunyai sifat yang dinamis, artinya tidak luput dari perubahan. Ada aspek-aspek yang bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, namun ada pula yang mudah sekali berubah sesuai dengan situasi sesaat. Misalnya, seorang merasa dirinya pandai dan selalu berhasil mendapatkan nilai baik, namun suatu ketika dia mendapat angka merah. Bisa saja saat itu ia jadi merasa “bodoh”, namun karena dasar keyakinannya yang positif, ia berusaha memperbaiki nilai.
Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri
Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses pembentukan konsep diri seseorang, seperti :
Pola asuh orang tua
Pola asuh orang tua seperti sudah diuraikan di atas turut menjadi faktor signifikan dalam mempengaruhi konsep diri yang terbentuk. Sikap positif orang tua yang terbaca oleh anak, akan menumbuhkan konsep dan pemikiran yang positif serta sikap menghargai diri sendiri. Sikap negatif orang tua akan mengundang pertanyaan pada anak, dan menimbulkan asumsi bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk dikasihi, untuk disayangi dan dihargai; dan semua itu akibat kekurangan yang ada padanya sehingga orang tua tidak sayang. Kegagalan
Kegagalan yang terus menerus dialami seringkali menimbulkan pertanyaan kepada diri sendiri dan berakhir dengan kesimpulan bahwa semua penyebabnya terletak pada kelemahan diri. Kegagalan membuat orang merasa dirinya tidak berguna.
Depresi
Orang yang sedang mengalami depresi akan mempunyai pemikiran yang cenderung negatif dalam memandang dan merespon segala sesuatunya, termasuk menilai diri sendiri. Segala situasi atau stimulus yang netral akan dipersepsi secara negatif. Misalnya, tidak diundang ke sebuah pesta, maka berpikir bahwa karena saya “miskin” maka saya tidak pantas diundang. Orang yang depresi sulit melihat apakah dirinya mampu survive menjalani kehidupan selanjutnya. Orang yang depresi akan menjadi super sensitif dan cenderung mudah tersinggung atau “termakan” ucapan orang.
Kritik internal
Terkadang, mengkritik diri sendiri memang dibutuhkan untuk menyadarkan seseorang akan perbuatan yang telah dilakukan. Kritik terhadap diri sendiri sering berfungsi menjadi regulator atau rambu-rambu dalam bertindak dan berperilaku agar keberadaan kita diterima oleh masyarakat dan dapat beradaptasi dengan baik.
Merubah Konsep Diri
Seringkali diri kita sendirilah yang menyebabkan persoalan bertambah rumit dengan berpikir yang tidak-tidak terhadap suatu keadaan atau terhadap diri kita sendiri. Namun, dengan sifatnya yang dinamis, konsep diri dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk memiliki konsep diri yang positif :
Bersikap obyektif dalam mengenali diri sendiri
Jangan abaikan pengalaman positif atau pun keberhasilan sekecil apapun yang pernah dicapai. Lihatlah talenta, bakat dan potensi diri dan carilah cara dan kesempatan untuk mengembangkannya. Janganlah terlalu berharap bahwa Anda dapat membahagiakan semua orang atau melakukan segala sesuatu sekaligus. You can’t be all things to all people, you can’t do all things at once, you just do the best you could in every way....
Hargailah diri sendiri
Tidak ada orang lain yang lebih menghargai diri kita selain diri sendiri. Jikalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri, tidak dapat melihat kebaikan yang ada pada diri sendiri, tidak mampu memandang hal-hal baik dan positif terhadap diri, bagaimana kita bisa menghargai orang lain dan melihat hal-hal baik yang ada dalam diri orang lain secara positif? Jika kita tidak bisa menghargai orang lain, bagaimana orang lain bisa menghargai diri kita ?
Jangan memusuhi diri sendiri
Peperangan terbesar dan paling melelahkan adalah peperangan yang terjadi dalam diri sendiri. Sikap menyalahkan diri sendiri secara berlebihan merupakan pertanda bahwa ada permusuhan dan peperangan antara harapan ideal dengan kenyataan diri sejati (real self). Akibatnya, akan timbul kelelahan mental dan rasa frustrasi yang dalam serta makin lemah dan negatif konsep dirinya.
Berpikir positif dan rasional
We are what we think. All that we are arises with our thoughts. With our thoughts, we make the world (The Buddha). Jadi, semua itu banyak tergantung pada cara kita memandang segala sesuatu, baik itu persoalan maupun terhadap seseorang. Jadi, kendalikan pikiran kita jika pikiran itu mulai menyesatkan jiwa dan raga. (jp)
Tuesday, 29 January 2013
aksi pmii
Bandung, NU Online
Empat aktivis PMII Cabang Kabupaten Bandung mengalami luka berat akibat represi aparat keamanan saat berunjuk rasa di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Senin (28/01).
Keempat orang itu adalah Muhsin Haitami, Hamdani Huliman, Kalis Romi Tanji dan Dhomiri Al-Ghozali. Korban aksi kekerasan tersebut dirawat di Rumah Sakit Al-Islam, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung.
Menurut rilis yang diterima NU Online, dua di antara korban tersebut sudah pulang. Sementara sisanya masih dalam perawatan.
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat Edi Rusyandi, mengatakan aksi tersebut adalah menyampaikan beberapa tuntutan terhadap Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat.
Pasalnya, KPU dianggap telah gagal dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilgub Jabar tahun 2013 yang menghabiskan dana hingga Rp 1 Trilun lebih. Diantara kegagalan tersebut adalah proses lelang surat suara, minimnya sosialisasi, serta penyusutan daftar pemilih tetap (DPT).
“Mulanya aksi berlangsung tertib. Keributan terjadi akibat provokasi aparat yang menangkap salah satu massa aksi. Padahal pada saat itu massa aksi sudah berangsur untuk membubarkan diri dari lokasi aksi," ujar Edi.
Atas dasar peristiwa tersebut, PKC PMII Jawa Barat menyatakan sikap; pertama, mengecam tindakan represif aparat polisi terhadap aksi demontrasi PMII Kabupaten Bandung di KPU Jawa Barat.
Kedua, PKC PMII Jawa Barat mendukung sepenuhnya aksi yang dilakukan oleh PC PMII Kabupaten Bandung. Ketiga, mendesak institusi polisi dalam hal ini Polrestabes Bandung dan Polda Jabar untuk menindak tegas anggotanya yang melakukan tindak kekerasan terhadap kader PMII Kabupaten Bandung.
Keempat, mendesak Kepala Polrestabes Bandung untuk menyampaikan permohonan maaf secara institusi di media baik cetak maupun elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut; Kelima, jika permintaan ini tidak diperhatikan, PKC PMII Jawa Barat akan menggelar aksi besar-besaran untuk menduduki KPU Jawa Barat. Keenam, mengintruksikan kepada PC PMII Se Jawa Barat untuk menggelar aksi solidaritas atasaksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polrestabes Bandung.
Wednesday, 23 January 2013
landasan yuridis
PENDAHULUAN
Pendidikan pada saat ini menjadi hal yang sangat penting. Dimana saat ini pemerintah mewajibkan belajar 9 tahun pada rakyatntya. Upaya itu untuk meningkatkan taraf mutu pendidikan di Indonesia. Indonesia memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan Negara lainnya dan memiliki peratutan, perundangan tersendiri untuk mengatur jalanya pendidikan di negeri ini.
LANDASAN YURIDIS PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA
A. Pengertian Landasan Yuridis Pendidikan Nasional Indonesia
Landasan yuridis pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak system pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain.
B.Sistem Pendidikan Nasional
a. Cita-cita pendidikan
b. Penyelenggaraan
c. Sistem Pendidikan Nasional
1. Definisi pendidikan
2. Definisi pendidikan nasioanal
3. Sistem, dan prinsip pengelenggaraan pendidikan
5. Hak dan kewajiban warga Negara, orang tua, masyarakat, Negara dan pemerintah.
6.Jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan.
7. Pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh.
8. Kurikulum, bahasa pengantar, peserta, didik, pendidik dan tenaga kependidikan ( Untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan mengegah )
9. Sarana dan prasarana, pendanaan, pengelolaan pendidikan, dan peran serta masyarakat dalam pendidikan
10. Evaluasi akkreditasi, sertifikasi, dan standar nasional pendidikan.
d. standar nasional pendidikan : TK/RA, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
1.pengertian, lingkup, fungsi, dan tujuan standar nasioanl pendidikan ( PP RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional pendidikan )
2.standar isi
3.standar proses
4.standar kompetensi lulusan
5.standar pendidikan dan tenaga kependidikan
6.standar sarana dan prasarana
7.standar pengelolaan
8.standar pembiyaan
9.standar penilaian pendidikan
e. Guru sebagai pendidikan propesional ( Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
1.guru, kedudukan, fungsi,dan tujuan
2.prinsip profesionalitas
3.Kualitas, kompetensi, dan sertifikasi
4. hak dan kewajiban
5.wajib kerja dan ikatan dinas
6.pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian
7.pembinaan dan pengembangan
8.penghargaan
9.perlindungan
10.cuti
11.organisasi propesi dankode etik
12.sanksi
13 ketentuan peralihan
14.ketentuan penutup
PENUTUP
A. Kesimpulan
Landasan Yuridis Pendidikan Nasional Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak system pendidikan Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Sedangkan system pendidikan nasional adalah aturan yang menjadi acuan pokok pendidikan.
B. Rekomendasi
Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuh hati bahwasanya makalah ini jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak keterbatasan baik dari segi penyajian materi ataupun pembahasannya.
Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif serta membangun. Selain itu juga penulis mengharapkan ada kajian yang lebih mendalam mengenai materi tersebut di masa yang akan datang.
AMANDEMEN UUD ‘45
1. Pengertian Amandemen
Amandemen adalah perubahan konstitusi yang mana perubahannya tidak banyak, bersifat teknis prosedural yang tidak mempengaruhi paradigma pemikiran Undang-Undang Dasar. Menurut Budiardjo, ada empat macam prosedur dalam perubahan UUD baik dalam renewal maupun amandemen, yaitu
a) Sidang legislatif dengan ditambah syarat, misal dapat ditetapkan kuoroum untuk membicarakan usul perubahan undang-undang dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif atau menerimanya;
b) Referendum, pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan undang-undang;
c) Perubahan yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.
Sedang dalam UUD 1945 pasal 37 menjelaskan tentang tata cara perubahan yang secara garis besar adalah perubahan UUD 1945 bisa dilakukan jika sedikitnya dihadiri 1/3 anggota MPR. Sedang untuk keputusan diambil jika disetujui sedikitnya 2/3 anggota MPR.[2] Ketentuan tersebut tentu memberi konsekwensi yang luas di MPR. Sebab, jika ada fraksi yang menguasai lebih dari dua pertiga kursi MPR yang mengatakan tidak setuju, maka kesepakatan akan sulit dicapai.
1. Alasan Amandemen
Pada awal ditetapkanya UUD 1945 sudah banyak terdapat penyelewengan kekuasan baik pada masa Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Bahkan pada masa orde baru, hanya merekalah (para pemimpin orba) yang boleh menafsirkan UUD 1945 hanya mereka sendiri, sementara MPR hanya tinggal mengesahkannya saja. Contoh pada pasal 6 dan7 UUD 1945 yang berubah menjadi presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis dengan suara mufakat, dan calonnya harus tunggal. Hasilnya, Soeharto berhasil menjadi presiden selama kurang lebih 35 tahun. Berawal dari situlah perubahan UUD 1945 dimulai. Berbagai alasan dapat dikemukakan dalam perubahan tersebut, diantaranya:
a) Secara filosofis, pertama karena UUD 1945 adalah moment opname dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang dominant pada saat dirumuskanya konstitusi ini. Setelah beberapa tahun kemudian pasti terdapat berbagai perubahan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut tentu belun terdapat didalam UUD 1945 karena pada saat itu perubahan belum mampak. Kedua sesuai dengan kodrat manusia bahwa manusia tidak ada yang sempurna jadi, semua yang dikerjakannya pasti ada kesalahan dan kekurangannya.
b) Aspek historis, karena awalnya pembuatan UUD 1945 bersifat sementara, sebagaimana yang dinyatakan oleh ir.Soekarno, dalam rapat pertama tanggal 18 agustus 1945, yang menyatakan. “… tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa undang-undang dasar yang kita buat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataa “ini adalah undang-undang daar kilat”, nanti kalau kita telah bernegara dalan suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan sempurna …”. Dari ungkapan Soekarno tersebut dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 dibuat dengan tergesa-gesa karena untuk melengkapi kebutuhan berdirinya Negara baru yaitu Indonesia.[3]
c) Secara subtansif, UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal ini dapat diketahui antara lain; pertama, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai checks and balances, sehingga UUD 1945 biasa disebut executive heavy dimana presiden memjadi pusat kekuasaan dengan berbagai hak prerogatif; kedua, rumusan ketentuan UUD 1945 sebagian besar bersifat sederhana, umum, bahkan tidak jelas sehigga menimbulkan multitafsir; ketiga, UUD 1945 terlalu menekankan pada semangat atau iktikad baik orang yang menjadi penyelenggara Negara. Ini dapat dilihat dari bunyi penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa “yang sangat penting dalam pemerentahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara …”;[4] keempat, UUD 1945 terlalu banyak memberi atribut kewenangan kepada leslatif masalah-masalah penting dalam UU seperti tentang lembaga-lembaga Negara, HAM, kekuasaan kehakiman, pemerintahan daerah, dan sebagainya.
d) Secara yudiris, para perumus UUD 1945 sudah menunjukkan kearifan bahwa apa yang mereka lalukan ketika UUD 1945 tentu akan berbeda kondisinya di masa yang akan datang dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan. Hal tersebut dapat ditinjau bahwa mereka (perumus UUD 1945) membuat pasal tentang perubahan didalam UUD 1945, yaitu pasal 37.
1. Amandemen I, II, III, dan IX
a) Amandemen Pertama
Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. perubahan itu meliputi pasal-pasal 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 20,dan 21. karena pasal-pasal ini yang berkaitan dengan kekuasaan presiden yang sangat besar. Untuk itu, prioritas pertama adalah mengurai dan membatasi kekuasaan presiden.
b) Amandemen Kedua
Perubahan kedua ini dilakukan pada tanggal 7-8 Agustus 2000. Perubahan kedua UUD 1945 antara lain diarahkan untuk memperteguh otonomi daerah, melengkapi pemberdayaan DPR, menyempurnakan rumusan HAM, menyempurnakan pertahanan dan keamanan Negara, dan melengkapi atibut Negara.
c) Amandemen Ketiga
Sidang tahunan MPR yang berlangsung 1-9 November 2001 telah menghasilkan perubahan ketiga UUD 1945 terhadap 3 bab, 23 pasal, dan 64 ayat ketentuan undang-undang dasar. Perubahan ketiga ini antara lain diarahkan untuk menyempurnakan pelaksaan kedaulatan rakyat, menyesuaikan wewenang MPR, mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, mengantur impeachment terhadap presiden dan/ atau wakil presiden membentuk lembaga DPD, mengatur pemilihan umum, meneguhkan kedudukan dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta meneguhkan kekuasaan kehakiman dengan lembaga baru yaitu Mahkama Konstitusi (MK) dan Komosi Yudisial (KY).
d) Amandemen Keempat
Sidang tahunan MPR 2002 yang berlangsung 1-11 Agustus 2002. Perubahan keempat UUD 1945 juga melengkapi kekurangan peraturan dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 yang telah diputuskan dalam perubahan ketiga (tahun 2001), dengan menembahkan ayat 3.[
1. Tujuan Amandemen
Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan Negara, kedaulata rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi Negara demokrasi dan Negara hokum, seta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak menhubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya dikenal dengan NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
Amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. Berupa penambahan maupun pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya merubah sebagai ( kecil ) dari peraturan. Sedangkan penggantian peraturan terhadap ketentuan dalam UUD 1945.
Dalam perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan dan teknologi memasuki abad 21, hukum di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar, hal ini adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, perubahan (amandemen) dimaksud sampai empat kali, yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 1999 mengamandemen 2 pasal, amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000 sejumlah 10 pasal, sedangkan amandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001 sejumlah 10 pasal, dan amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002 sejumlah 10 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan 2 pasal, apabila dilihat dari jumlah pasal pada Undang -Undang Dasar 1945 adalah berjumlah 37 pasal, akan tetapi setelah diamandemen jumlah pasalnya melebihi 37 pasal, yaitu menjadi 39 pasal hal ini terjadi karena ada pasal-pasal yang diamandemen ulang seperti pasal 6 A ayat 4, pasal 23 C.
Monday, 21 January 2013
kemampuan otak bayi
rahasia cantik waktu di photo
penemuan baru ilmuan jepang ciptakan sel pembunuh kanker
agar tidak bt saat jadi karyawan
Pernahkah Anda menjadi bahan omongan sesama rekan kerja? Tentunya hal tersebut tidak menyenangkan. Apalagi ketika baru mendapat kenaikan jabatan dan disebut prestasi itu bukan karena kinerja Anda semata.
Perasaan iri orang lain atas prestasi Anda bisa mengganggu kebahagiaan yang didapat atas kenaikan jabatan. Saat Anda sudah bekerja keras, sementara karyawan lain menganggap Anda mendapat promosi karena kedekatan dengan atasan atau kecantikan semata, tentunya hal itu membuat kesal.
Pakar dari Experd Consultant, perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultasi pengembangan sumber daya manusia, Cherry Zulviyanti Riadi Lukman melihat hal itu umum terjadi dalam lingkungan kerja. Sekarang tinggal bagaimana Anda menyikapi semua itu dengan positif, tidak stres atau malah terpuruk.
"Ini justru menjadi tantangan. Bagaimana caranya supaya dia mendekatkan dirinya serta merangkul pihak-pihak serta rekan-rekan yang tidak suka dengan kesuksesan itu," jelas Cherry yang menjabat sebagai Chief Consultan Assessment di Experd Consultan itu saat diwawancara wolipop, Rabu (9/1/2013).
Apa yang harus dilakukan agar bisa merangkul pihak-pihak yang iri dengan kesuksesan Anda itu? Saran dari Cherry, cobalah kembangkan interaksi sosial Anda dengan karyawan lainnya. Misalnya dengan makan siang bersama atau melakukan kegiatan menyenangkan lain di luar jam kantor.
"Jangan menunjukkan bahwa kita menunjatuhkan mereka. Kita tunjukkan bahwa kita bisa bersama-sama mencapai prestasi yang lebih baik lagi," tambah Cherry.
Kalaupun omongan negatif itu tetap ada, yang bisa Anda lakukan adalah dengan tidak mempedulikannya. Anggap saja omongan itu tidak pernah ada dan tetaplah bekerja secara maksimal. Menurut Cherry, jangan juga Anda menghindari atau justru mencari-cari dukungan dari karyawan lain dan mengajak mereka membenci pihak yang iri tersebut.
"Dari situ bisa terlihat bahwa kita bisa lebih matang, tidak emosional dalam bekerja, persaingan kerja juga positif. Lingkungan sekitar juga akan menilai sendiri," pungkas wanita yang sudah enam tahun bekerja di Experd Consultant ituPernahkah Anda menjadi bahan omongan sesama rekan kerja? Tentunya hal tersebut tidak menyenangkan. Apalagi ketika baru mendapat kenaikan jabatan dan disebut prestasi itu bukan karena kinerja Anda semata.
Perasaan iri orang lain atas prestasi Anda bisa mengganggu kebahagiaan yang didapat atas kenaikan jabatan. Saat Anda sudah bekerja keras, sementara karyawan lain menganggap Anda mendapat promosi karena kedekatan dengan atasan atau kecantikan semata, tentunya hal itu membuat kesal.
Pakar dari Experd Consultant, perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultasi pengembangan sumber daya manusia, Cherry Zulviyanti Riadi Lukman melihat hal itu umum terjadi dalam lingkungan kerja. Sekarang tinggal bagaimana Anda menyikapi semua itu dengan positif, tidak stres atau malah terpuruk.
"Ini justru menjadi tantangan. Bagaimana caranya supaya dia mendekatkan dirinya serta merangkul pihak-pihak serta rekan-rekan yang tidak suka dengan kesuksesan itu," jelas Cherry yang menjabat sebagai Chief Consultan Assessment di Experd Consultan itu saat diwawancara wolipop, Rabu (9/1/2013).
Apa yang harus dilakukan agar bisa merangkul pihak-pihak yang iri dengan kesuksesan Anda itu? Saran dari Cherry, cobalah kembangkan interaksi sosial Anda dengan karyawan lainnya. Misalnya dengan makan siang bersama atau melakukan kegiatan menyenangkan lain di luar jam kantor.
"Jangan menunjukkan bahwa kita menunjatuhkan mereka. Kita tunjukkan bahwa kita bisa bersama-sama mencapai prestasi yang lebih baik lagi," tambah Cherry.
Kalaupun omongan negatif itu tetap ada, yang bisa Anda lakukan adalah dengan tidak mempedulikannya. Anggap saja omongan itu tidak pernah ada dan tetaplah bekerja secara maksimal. Menurut Cherry, jangan juga Anda menghindari atau justru mencari-cari dukungan dari karyawan lain dan mengajak mereka membenci pihak yang iri tersebut.
"Dari situ bisa terlihat bahwa kita bisa lebih matang, tidak emosional dalam bekerja, persaingan kerja juga positif. Lingkungan sekitar juga akan menilai sendiri," pungkas wanita yang sudah enam tahun bekerja di Experd Consultant itu
cara mencegah kelbihan lemak
Lemak berlebih pada perut seringkali membuat wanita tidak percaya diri karena menganggap tampilannya kurang sempurna. Bukan hanya soal penampilan fisik, lemak perut atau belly fat juga sering diasosiasikan dengan gangguan kesehatan serius seperti jantung, paru-paru serta ginjal. Apa sebenarnya lemak perut itu dan bagaimana mencegahnya?
Menurut Dokter Endrokrinolog dan Spesialis Antiaging Dr. Deepak Chaturdevi, lemak perut atau istilah medisnya abdominal obesity adalah kelebihan lemak yang terbentuk di area perut. Lemak ini bisa terjadi pada setiap orang dengan berbagai usia, pria maupun wanita.
Penyebab terjadinya lemak perut belum diketahui secara pasti, tapi bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan genetis. Artinya, lebih rentan terjadi pada mereka yang orangtuanya juga memiliki kelebihan lemak di perut. Faktor lainnya karena menurunnya sensitivitas insulin, merokok, konsumsi junk food, kebiasaan makan larut malam, stres, pencernaan yang tidak lancar atau masalah pada usus.
Ketika sudah terjadi penumpukan lemak di perut, akan sedikit sulit menghilangkan atau menguranginya. Diperlukan komitmen tinggi untuk diet sehat dan olahraga teratur. Pada kondisi tertentu, lemak bahkan perlu diangkat dengan bedah plastik.
Namun bagi Anda yang belum terlanjur memiliki lemak perut berlebih, ada cara untuk mencegahnya. "Bukan sekadar latihan fisik, tapi yang terpenting adalah apa yang Anda makan; diet yang tepat itu wajib bila Anda ingin menghindari abdominal obesity," tutur Dr. Deepak, seperti dikutip dari Health Me Up.
Dia menambahkan, "Abdominal obesity berarti level insulin dan hormon stres tinggi. Jika Anda mengalami kelebihan lemak pada perut, jelas mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang salah pada sistem tubuh dan Anda perlu memperbaikinya dengan cara yang tepat untuk menghindari gangguan kesehatan."
Ini beberapa cara yang harus Anda lakukan agar tubuh jauh dari kelebihan lemak perut untuk selamanya:
- Minumlah banyak air putih setiap hari. Air adalah 'obat' alami yang ampuh untuk membuang racun-racun, termasuk lemak berlebih.
- Makanlah tepat waktu. Kunyah makanan dengan perlahan sebelum menelannya. Perut akan lebih mudah menerima makanan yang sudah dicerna dalam mulut dengan baik. Kebiasaan mengunyah makanan dengan perlahan kecil kemungkinannya menimbun berat berlebih.
- Kurangi minuman bersoda karena mengandung banyak gula yang berpotensi menimbun lemak. Akan lebih sehat jika mengonsumsi air lemon.
- Makan lebih banyak buah dan sayuran segar yang kaya akan serat.
- Konsumsi makanan dengan porsi kecil, dan makan setiap 3-4 jam.
- Hindari makan terlalu malam.
- Lakukan latihan fisik minimal 45 menit setiap hari. Tidak harus olahraga atau fitnes di gym. Cukup dengan memperbanyak gerak dalam keseharian Anda.
- Tidur yang cukup di malam, sedikitnya 7-8 jam sehari.
- Konsumsi makanan rendah lemak.
- Cek level kolesterol secara rutin, minimal satu tahun sekali.
- Kontrol berat badan Anda
Subscribe to:
Posts (Atom)